Anggota DPR Ini Sebut Keputusan Impor KRL Bekas Tinggal Ketok Palu

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkap kabar terbaru soal kepastian impor KRL bekas dari Jepang. Menurutnya, itu tinggal menunggu satu kali rapat lagi antara pemerintah terkait keputusan impor KRL bekas tersebut.

Andre mengaku telah mendapat kabar dari Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengenai hal ini. "Tadi saya ketemu pak Tiko Wamen BUMN. Beliau bilang Insya Allah yg 2023 sudah bisa diimpor," ujar dia melalui akun Twitter-nya, dikutip Selasa (23/5/2023).

Politisi dari Partai Gerindra ini menyebut, hal itu sekaligus menjawab keresahan para pengguna harian KRL alias para komuter. Keputusan impor KRL sendiri disebut akan muncul setelah pihak pemerintah melakukan rapat.

Diantaranya melibatkan Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Timggal 1 kali Rapat lagi pihak Pemerintah ( Menkomarves, Mendag, Menperin, kemenBUMN, dan BPKP)," cuitnya seperti dikutip.

Pada cuitan terpisah, Andre menyebut sebelumnya, keputusan impor KRL bekas Jepang akan diambil pada akhir April 2023. Dia juga mengatakan kalau hal ini jadi sesuatu yang dinantikan para pengguna kereta komuter.

2 dari 4 halaman

Kata Menko Luhut

Polemik Impor 29 Unit Rangkaian KRL Bekas dari Jepang — Hal itu disebabkan masa tunggu antarkereta yang berpotensi menjadi semakin lama, sehingga efeknya stasiun dan kereta akan menjadi semakin padat dan semrawut yang dampaknya dapat mengakibatkan penumpukan lebih dari 200.000 penumpang per hari. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Keputusan mengenai impor KRL bekas dari Jepang tak kunjung diambil pemerintah. Namun, berbagai opsi untuk mengedepankan produk dalam negeri terus ditekan.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah masih membahas mengenai keputusan impor KRL. Tapi, Luhut secara pribadi mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dari produksi dalam negeri.

"Sampai sekarang masih kita bahas. Tapi kalau ditanya saya, saya lebih setuju bikin dalam negeri," ujar Menko Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Diketahui, sejumlah kementerian tengah merundingkan pemenuhan kebutuhan KRL di tahun ini. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sendiri mengusulkan kalau impor KRL dilakukan untuk kebutuhan mendesak untuk menggantikan sejumlah rangakain KRL yang pensiun tahun ini.

Menko Luhut mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil final dari audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Utamanya berkaitan soal upaya pemenuhan kebutuhan rangkaian KRL.

Sebelumnya, BPKP juga sudah melakukan audit atas armada yang rencananya bakal diimpor oleh KCI dari Jepang. Namun, hasilnya menunjukkan tidak ada rekomendasi untuk melakukan impor KRL bekas Jepang.

"Kita menunggu laporan terakhir menengani hasil audit (BPKP)," tegasnya.

3 dari 4 halaman

Menperin Condong Tak Impor

Rencana impor KRL bekas dari Jepang tak kunjung ditentukan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun kembali menegaskan kalau impor KRL bekas bukan jadi satu rekomendasi.

Agus berujar, ketentuan itu merujuk pada rekomendasi atas hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Hasilnya, tidak ditekomendasikan untuk mengambil KRL bekas dari Jepang.

"BPKP kan sudah jelas tidak boleh. Pokoknya kan dalam rapat koordinasi kita semua menteri yang hadir di situ sepakat kita akan ikuti apa yang menjadi rekomendasi dari BPKP, termasuk Menteri Perindustrian," kata dia saat ditemui di Kementerian Perindustrian, Selasa (9/5/2023).

Diketahui, rapat itu merujuk pada pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Utamanya membahas mengenai hasil audit BPKP atas impor KRL bekas dari Jepang untuk kebutuhan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

4 dari 4 halaman

Ikut Rekomendasi BPKP

Menperin Agus bilang, hasil rekomendasi BPKP sudah disepakati oleh setiap pihak yang hadir. Menurutnya, rekomendasi itu jadi penentu final sebagai upaya pemenuhan kebutuhan rangkaian KRL dari KCI.

"Jadi menteri perindustrian ikut apa yang menjadi rekomendasi BPKP itu dalam rapat yang sudah disepakati kemarin. Jadi kita ikut, BPKP bilang impor kita impor, kita keluarkan rekomendasi. Kalau mereka mengatakan belum ya kita belum (keluarkan rekomendasi)," bebernya.

Hingga saat ini, dia menegaskan kalau Kemenperin belum mengeluarkan surat rekomendasi atas impor KRL bekas dari Jepang tersebut.

"Yang pasti kita belum keluarkan rekomendasi," pungkasnya.