AS Terancam Gagal Bayar Utang, Apa Dampaknya ke Indonesia?

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara angkat bicara soal kebijakan politik utang Amerika Serikat (AS). Dia menegaskan Kementerian Keuangan masih terus memantau perihal gagal bayar utang AS tersebut.

"Kita perhatikan dengan seksama seperti apa perkembangan di AS nya. Kan kalau baca berita, mereka coba cari solusi, pastinya nanti akan kita lihat bagaimana pergerakan di tingkat dunianya. Moga-moga enggak ada apa-apa," kata Suahasil saat dijumpai di Gedung Mahkamah Agung, Rabu (24/5/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, menilai secara fundamental dampak potensi gagal bayar utang Amerika Serikat terhadap Indonesia tidak ada. Melainkan dampak tersebut akan lebih dirasakan oleh Amerika Serikat itu sendiri.

"Ini kan peristiwa yang belum pernah terjadi di mana utang negara terbesar yang peringkatnya paling tinggi lah. Kalau jatuh tiba-tiba gagal bayar apa dampaknya kita belum tahu, tapi kalau dari sisi fundamental ekonomi hampir tidak ada," ujar Purbaya.

Menurutnya, kemungkinan nilai dolar AS dan pasar modal di Amerika Serikat akan goyah. Kendati demikian, Purbaya menyebut Pemerintah Amerika Serikat tentunya tidak akan membiarkan itu terjadi. Purbaya pun yakin jika Pemerintah Amerika Serikat segera mencari solusi untuk permasalahannya.

"Mungkin di AS saja ada sedikit atau goyah ke dolar maupun pasar modal di sana. Tapi saya pikir mereka nggak akan cukup bodoh dengan membiarkan ini terlalu lama, ini kan mungkin dari sisi politik aja ya," ujarnya.

Ancaman AS

Sebagai informasi, diketahui pada Senin, 1 Mei 2023, kepada Kongres, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menuturkan, AS dapat gagal bayar utang pada 1 Juni, jika legislator tidak menaikkan atau menangguhkan batas pinjaman negara dan mencegah apa yang berpotensi menjadi krisis keuangan global, demikian laporan AP.

Dalam sepucuk surat kepada pemimpin DPR dan Senat, Yellen meminta pemimpin kongres untuk melindungi kepercayaan penuh dengan bertindak sesegera mungkin menangani batas utang USD 31,4 triliun pada otoritas.