Impor KRL Bekas Jepang Tunggu Keputusan Menko Luhut

Polemik Impor 29 Unit Rangkaian KRL Bekas dari Jepang — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak usulan PT KCI untuk mengimpor rangkaian kereta bekas dari Jepang serta meminta perseroan membeli produk dalam negeri dari PT Industri Kereta Api. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Keputusan impor KRL bekas dari Jepang tak kunjung diambil pemerintah. Padahal ada urgensi yang disebut mendesak guna memenuhi kebutuhan, ditambah ada rekomendasi solusi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Setelah melakukan reviu, BPKP tak merekomendasikan pelaksanaan impor KRL bekas dari Jepang. Namun, keputusan itu, baru keluar setelah ada pembahasan lebih lanjut diantara stakeholder pemerintah.

Diketahui, itu merujuk pada rapat antara Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Artinya, keputusan bisa diambil setelah ada tindak lanjut pembahasan hasil reviu BPKP dari rapat yang dipimpin oleh Menko Luhut Binsar Pandjaitan itu.

"Setahu saya begini, review kami yang kemarin itu belum ada (tindak lanjut), setahu saya gak ada. Kami cuma menunggu review dari sana, bagaimana tindak lanjutnya," ujar Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Sementara itu, terkait pertemuan antara Kementerian BUMN dan BPKP, Azwad mengatakan itu merupakan langkah koordinasi. Diketahui, pada awal Mei 2023, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengaku telah berdiskusi dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengenai hasil reviu rencana impor KRL bekas dari Jepang.

"Kalau dimintakan yang berkaitan dengan koordinasi di bawah presiden saya kira wajar saja kalau datang minta petunjuk atau diskusi. Ya mungkin secara teknis bisa, tapi gak dilarang kan orang datang, masa harus sembunyi," ujar dia.

Kendati begitu, Azwad menegaskan kalau sikap BPKP dalam hal ini masih merujuk pada hasil reviu yang sudah dilakukan sebelumnya. Diketahui, BPKP tidak merekomendasikan untuk melakukan impor KRL bekas dari Jepang.

"Sementara masih itu (tidak merekomendasikan impor KRL). Review kita masih itu, kita tunggu apa tindak lanjutnya mereka," beber Azwad Zamroodin Hakim.

2 dari 4 halaman

Urgensi

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkap urgensi dari pemenuhan kebutuhan KRL Jabodetabek yang akan pensiun. Saat ini, opsi paling cepat adalah melakukan impor KRL bekas dari Jepang.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga mengungkap keputusan impor KRL bekas Jepang tinggal menunggu ketok palu di rapat terakhir antar pemerintah. Andre menyebut, hal itu didapat setelah dia mengonfirmasi kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Diketahui, ada beberapa opsi dalam pemenuhan kebutuhan 10 rangkaian KRL yang pensiun. Pertama, impor KRL bekas dari Jepang. Kedua, memperbaiki rangkaian yang lama ditambah dengan fitur atau fasilitas baru atau retrofit. Ketiga, produksi dalam negeri oleh INKA.

"Kalau kami kan berusaha untuk mencari solusi yaitu ya saat ini kondisinya memang tidak memungkinkan untuk (produksi) dari dalam negeri butuh 2 tahun lagi," kata dia saat ditemui di Kementerian BUMN, Selasa (23/5/2023).

"Ya kan karena butuh 2 tahun lagi sementara kebutuhannya tahun 2023, makanya kami tetap mengajukan seperti itu (impor KRL)," sambungnya.

Kendati begitu, posisi Kementerian BUMN adalah pada sisi pengajuan mewakili kebutuhan dari perusahaan pelat merah.. Sementara, keputusan atas pemenuhan KRL pensiun itu diambil oleh tingkat regulator, dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Perindustrian.

"Kalau regulator ya bukan kami yang nentuin kan, bukan kita yang nentuin boleh ga bolehnya (impor KRL)," katanya.

3 dari 4 halaman

Mengacu Data

Lebih lanjut, Arya menyebut hal terpenting adalah data atas kebutuhan yang sudah dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia, termasuk Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Menyusul, adanya hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasikan mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Kita serahkan aja ke mereka, di terangkan semua di detailkan semua udah lah kita bicarakan. Tapi kan data yang penting di koordinasikan di rapat-rapat itu ya kan, dijelaskan semua bagaimana hitung-hitungan dari teman-teman KAI," bebernya.

4 dari 4 halaman

Bocoran Anggota DPR RI

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkap kabar terbaru soal kepastian impor KRL bekas dari Jepang. Menurutnya, itu tinggal menunggu satu kali rapat lagi antara pemerintah.

Andre mengaku telah mendapat kabar dari Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengenai hal ini.

"Tadi saya ketemu pak Tiko Wamen BUMN. Beliau bilang Insya Allah yg 2023 sudah bisa di Impor," ujar dia melalui akun Twitter-nya, dikutip Selasa (23/5/2023).

Politisi dari Partai Gerindra ini menyebut, hal itu sekaligus menjawab keresahan para pengguna harian KRL alias para komuter. Keputusan impor KRL sendiri disebut akan muncul setelah pihak pemerintah melakukan rapat.

Diantaranya melibatkan Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Timggal 1 kali Rapat lagi pihak Pemerintah ( Menkomarves, Mendag, Menperin, kemenBUMN, dan BPKP)," cuitnya seperti dikutip.

Pada cuitan terpisah, Andre menyebut sebelumnya, keputusan impor KRL bekas dari Jepang akan diambil pada akhir April 2023. Dia juga mengatakan kalau hal ini jadi sesuatu yang dinantikan para pengguna kereta komuter.

BPKP
Organisasi
BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Lihat Selengkapnya
BPKP
Menko Luhut
Pejabat
Luhut Binsar Pandjaitan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Menko Luhut
impor KRL
krl
Impor KRL Bekas
Luhut