Sukses

PUPR: Banyak Jalan Rusak, Pemda Kehabisan Anggaran Gara-Gara Covid-19

Kementerian PUPR mengklaim kondisi jalan hancur ini tersebar di berbagai wilayah lantaran pemerintah kehabisan anggaran akibat penanganan pandemi Covid-19 sejak 2020-2022

Liputan6.com, Jakarta Kondisi jalan daerah yang banyak rusak jadi sorotan pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Lampung beberapa waktu lalu. RI 1 sampai harus mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian, mengklaim jalan daerah bukan hanya terjadi di Lampung saja.

Menurut dia, kondisi jalan hancur ini tersebar di berbagai wilayah lantaran pemerintah kehabisan anggaran akibat penanganan pandemi Covid-19 sejak 2020-2022.

"Kemarin keadaan extra ordinary. Karena covid maka dana-dana di pusat dan daerah dilimpahkan ke covid. Sehingga jalan itu tak tertangani. Jalan kalau tak tertangani, kerusakannya cepat," kata Hedy di Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Tak ingin kerusakan jalan daerah kian menjalar, pemerintah pusat turun tangan. Jokowi lantas menginstruksikan Kementerian PUPR untuk mengambil alih jaringan jalan tersebut.

"Apabila pemda tak sanggup dan jalannya sifatnya vital, maka pemerintah pusat tanggung jawab ambil alih," tegas Hedy.

Hedy mencatat, kemantapan jalan nasional saat ini sekitar 92 persen. Di sisi lain, kemantapan jalan provinsi hanya 72 persen, dan jalan kabupaten lebih parah lagi 60 persen.

"Kan jomplang, jalan kabupaten cuman 60 persen. Kita ingin seimbang. Bukan kelebihan duit, cuman menyeimbangkan agar kerusakan jalan tak ekstrem di satu kewenangan. Kebijakan anggaran kita evaluasi juga," tuturnya.

2 dari 3 halaman

Terungkap, Menteri Basuki Ajukan Rp 14 Triliun buat Perbaiki Jalan Rusak di Daerah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Dalam Inpres tersebut, Pemerintah akan  menyiapkan anggaran sebesar Rp 32,7 triliun untuk melakukan perbaikan jalan-jalan yang rusak.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan akan melakukan penyesuaian anggaran untuk pembangunan infrastruktur. 

Mengingat tahun ini Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 203,5 triliun untuk infrastruktur jalan nasional dan jalan daerah baik berupa jalan tol maupun non tol. 

“Inpres jalan sedang disiapkan (Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat) PUPR yang semula target Rp 32 triliun, tetapi tentu kita akan siapkan secara bertahap sesuai dengan dari projek itu sendiri,” kata Isa dalam Konferensi APBN KiTa, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Sejauh ini Kementerian PUPR sudah mulai menyusun proyek infrastruktur yang masuk dalam kriteria Inpres 3/2023. Mereka pun telah mengajukan proyek dengan nilai anggaran Rp 14 triliun.  “Sudah mulai sampaikan ke Ibu Menteri Keuangan ini sekitar Rp 14 triliun,” kata dia. 

Sebagai informasi, Presiden Jokowi sudah meninjau langsung kerusakan jalan di sejumlah daerah di Lampung.  Tak hanya Lampung, Jokowi juga telah mendatangi jalan rusak lainnya yang ada di Indonesia. 

 

3 dari 3 halaman

Anggaran Disiapkan

Dalam Inpres itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan Kementerian Keuangan diminta menyiapkan anggaran sebesar Rp 32,7 triliun untuk perbaikan jalan di seluruh Indonesia di 2023.

Namun pihaknya baru mengusulkan penggunaan anggaran sebesar Rp14,9 triliun saja untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di seluruh Indonesia. Termasuk juga jalan rusak di Lampung yang sempat viral.

"Ini baru tahap pertama saya usulkan ke Kemenkeu itu Rp 14,9 triliun. Untuk penanganan perbaikan jalan daerah, termasuk Lampung kemarin itu. Ya saya kira dari Rp 14,9 triliun itu hampir seluruh wilayah Indonesia, nggak ada yang khusus," ungkap Basuki.

Basuki tak menjelaskan jalan mana saja yang mendapatkan bantuan untuk diperbaiki. Namun, dia bilang ada ribuan jalan yang diperbaiki dengan uang belasan triliun itu. Kebanyakan jalan yang diperbaiki adalah jalan di taraf kabupaten/kota.

"Ini cuma baru tahap pertama sampai Mei yang Rp 14,9 triliun. Ini karena harus siap readiness criteria-nya, kan di Inpres juga ada kriterianya jalan mana yang bisa ditangani di Inpres ini. Nanti paruh kedua ada lagi, pokoknya total tahun ini Rp 32,7 triliun," papar Basuki.