Liputan6.com, Jakarta Tidak dipungkiri hunian yang nyaman dan aman merupakan kebutuhan utama bagi seluruh masyarakat. Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses terhadap hunian layak huni.
Dilansir dari data Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 jumlah backlog kepemilikan hunian di Indonesia mencapai 12,7 juta rumah. Angka yang dapat dikategorikan tinggi dan berpotensi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga baru.
Pengamat properti dan perumahan, Anton Sitorus mengatakan salah satu yang menjadi penentu keputusan pembelian rumah adalah masalah harga. Jika harga sesuai dengan kemampuan masyarakat, perumahan akan laku keras.
Advertisement
Namun, jika terlalu mahal akan sulit untuk dibeli masyarakat. Permasalahan ketersediaan lahan pun menjadi salah satu faktor dari hal tersebut apalagi di kota-kota besar.
Di wilayah DKI Jakarta sendiri misalnya, data BPS menyebut hanya 35 persen rumah tangga memiliki hunian yang layak, dan 37,71 persen diantaranya memilih untuk menyewa/kontrak tempat tinggal.
Founder Rumah Milenial serta Pengamat dan praktisi kepemudaan, komunikasi, kepemimpinan & komunitas, Taufan Teguh Akbari mengatakan karakteristik masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal dekat dengan tempat kerja dan memiliki kemudahan akses transportasi menjadi penyebab tingginya persentase penyewa tempat tinggal di Jakarta.
"Mekanisme pengembangan kawasan hunian yang praktis dalam menjangkau hunian, lokasi kerja dengan harga yang masuk akal pun digadang-gadang para pengembang, apalagi tren TOD yang kini sedang popular mengisyaratkan kebutuhan hunian TOD semakin besar," kata Taufan, di Jakarta, Jumat (26/5/2023).
Perbanyak TOD
Pengamat properti sekaligus Excecutive Director Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda juga sepakat akan hunian TOD ini bahwa perlu dimulainya pengembangan hunian masyarakat dikarenakan harga tanah yang terus meningkat, sehingga pemerintah serta tanah-tanah BUMN harus diamankan dan dibangun TOD.
Pemerintah melalui Kementerian BUMN nyatanya tidak tutup mata akan permasalahan yang terjadi. Gagasan Erick Thohir, Menteri BUMN, akan pembangunan kawasan hunian TOD yang dibangun Perumnas menjadi satu terobosan hunian yang dapat menjawab tingkat pembelian hunian terintegrasi di tengah kota.
"Untuk itu, diperlukan terobosan dalam hal penyediaan hunian yang mampu mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya seperti pengembangan kawasan hunian berbasis TOD yang pertama kali diperkenalkan dan dipelopori Perum Perumnas," ujar Ali.
Adapun hunian TOD yang berhasil dan saat ini menjadi percontohan adalah Samesta Mahata Margonda Depok milik Perum Perumnas, yang pembangunannya telah selesai 100 persen.
Menteri BUMN, Erick Thohir pada acara peresmian Hunian Milenial untuk Indonesia di Pondok Cina Depok (13/4) bersama Presiden RI mengatakan proyek hunian TOD ini menawarkan one-stop solution terhadap berbagai permasalahan mulai dari masalah kebutuhan hunian hingga kemacetan.
“Masalah hunian yang disinergikan dengan transportasi umum bisa menjadi solusi untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi agar kemacetan bisa dikurangi”, ujar Erick Thohir.
Erick juga menyebut pada hunian TOD ini memiliki persentase minat yang cukup tinggi, bahkan saat peresmiannya, 65 persen dari unit yang tersedia di Samesta Mahata Margonda sudah laku yang artinya menunjukkan tren positif terhadap hunian TOD.
Advertisement
Makin Diminati
Fakta tersebut juga didukung oleh pernyataan Senior Associate Director Colliers Indonesia, Ferry Salanto yang mengatakan, hunian berkonsep TOD makin diminati di tengah persoalan kenaikan harga BBM & pajak kendaraan bermotor, pembatasan plat ganjil/genap dan rencana penerapan ERP di beberapa jalan.
“Peluang hunian TOD di DKI Jakarta menjelaskan bagaimana pengembangkan konsep TOD didorong oleh tren pembangunan sarana transportasi massal”, jelas Ferry.
Selain di Depok, hunian Perumnas pun tersebar di lokasi Serpong Tangerang Selatan, Tanjung Barat dan Cengkareng Jakarta, Karawang, Dramaga dan Parung Panjang Bogor.
“Selain di Pondok Cina, Perumnas memiliki dua proyek vertikal lain yang terintegrasi langsung dengan stasiun, yaitu Samesta Mahata Serpong yang terkoneksi langsung dengan stasiun Rawa Buntu dan Samesta Mahata Tanjung Barat yang terintegrasi dengan stasiun Tanjung Barat," ujar Dirut Perumnas Budi Saddewa Soediro.
Kedua proyek TOD tersebut hingga saat ini sedang dalam proses pembangunan, dimana berdasarkan paparan Dirut Perumnas, progress fisik pembangunan Samesta Mahata Tanjung Barat sudah mencapai 80 persen dan Samesta Mahata Serpong mencapai 76 persen.
Tidak hanya hunian vertikal, Perumnas juga memiliki hunian tapak yang terintegrasi dengan transportasi KRL Jabodetabek di Samesta Parayasa, Bogor. Hunian strategis di barat Serpong ini akan menghadirkan stasiun baru Parayasa yang berada di dalam kawasan perumahan tersebut.
“Perumnas bertekad untuk menyediakan hunian bagi masyarakat Indonesia, pembangunan proyek-proyek TOD ini diharapkan mampu memberikan dampak positif pada pengurangan angka backlog di Indonesia sekaligus menjadi benchmark pembangunan hunian terintegrasi transportasi di kota-kota lain”, pungkas Budi.