Sukses

6 PLBN Telah Selesai Dibangun pada Periode Kedua Jokowi, dari Merauke hingga Natuna

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan 7 pos lintas batas negara (PLBN) selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga 2019.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan 7 pos lintas batas negara (PLBN) selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga 2019. Secara bertahap, Kementerian PUPR juga terus membangun PLBN di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kedua ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Pos Lintas Batas Negara ini tidak hanya menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia sebagai bangsa besar. Namun yang terpenting, fungsi pertahanan keamanan dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan NKRI.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Menteri Basuki Hadimuljono, Sabtu (27/5/2023).

 

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, pada gelombang dua hingga saat ini sebanyak 6 PLBN telah selesai konstruksinya. Antara lain, PLBN Terpadu Sota di Kabupaten Merauke Papua, PLBN Terpadu Serasan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau.

Kemudian, PLBN Terpadu Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, PLBN Terpadu Sei Pancang Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, PLBN Terpadu Napan Kabupaten Timor Tengah Utara NTT, dan PLBN Terpadu Yetetkun Kabupaten Boeven Digoel Papua. 

 

Diana menyampaikan, untuk PLBN Long Nawang dan PLBN Labang di Kalimantan Utara sedang dalam tahap pembangunan. Sementara PLBN Sei Kelik Kalimantan Barat dan PLBN Oepoli NTT akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan titik batas kedua negara.

"Sedangkan untuk PLBN Long Midang akan dilanjutkan pembangunannya setelah pembangunan akses menuju lokasi selesai," terang Diana.

2 dari 3 halaman

Jadi Pintu ke Timor Leste, PLBN Napan Rampung Akhir 2023

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur di area zona inti dan zona sub inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Napan, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dukungan infrastruktur pintu menuju Timor Leste tersebut dilanjutkan untuk pengembangan sarana prasana pendukung, dengan target selesai akhir 2023. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan PLBN ini tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Namun yang terpenting sebagai fungsi pertahanan, keamanan, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan RI-Timor Leste.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Menteri Basuki, Minggu (14/5/2023).

Pengembangan sarana prasana pendukung PLBN Napan bersumber dari APBN 2023 senilai Rp 22 miliar. Anggaran tersebut di antaranya untuk pembangunan rest area, pagar kawasan, jalan kawasan, lansekap, perkuatan lereng, dan meubelair, sekaligus melanjutkan pekerjaan pada zona inti, zona sub inti, zona TNI, dan zona Polri yang belum selesai.

Progres pekerjaan saat ini telah terkontrak sejak 28 April 2023 lalu dengan kontraktor pelaksana PT Metro Kresasi Indoteknik dan PT Cipta Multi Kreasi sebagai Manajemen Konstruksi. Ditargetkan pekerjaan sarana prasarana pendukung PLBN Napan sesuai kontrak selesai 3 Desember 2023.

3 dari 3 halaman

Sesuai Inpres

Pengembangan PLBN Terpadu Napan dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengembangan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

"Dengan adanya PLBN Terpadu Napan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana handal ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga menjadi kawasan perbatasan yang berdaya saing serta dapat mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal)," imbuh Menteri Basuki.

Sebelumnya, pada 2020-2022, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT, Ditjen Cipta Karya telah menyelesaikan pekerjaan fisik. Berupa pembangunan gudang sita bangunan inti, bangunan cuci mobil, mess pegawai, toilet umum, mini terminal, gerbang tasbara, Tempat Pengelolaan Sampah, Wisma Indonesia, bangunan TNI, dan bangunan Polri.