Indonesia Hibah 1,5 Juta Dosis Vaksin Pentavalen ke Nigeria Senilai Rp 30,3 Miliar

Sebagai informasi, imunisasi pentavalen (DPT-HB-Hib) merupakan kombinasi dari vaksin DPT, HB, dan Hib. DPT diketahui merupakan vaksin yang digunakan untuk mengurangi risiko penyakit difteri, pertusis (batuk 100 hari), dan tetanus. Sementara HB merupakan vaksin untuk mengurangi risiko penyakit hepatitis B.

Kelima penyakit tersebut merupakan penyakit berbahaya yang memicu jutaan angka kematian. Pencegahan terbaik untuk kelima penyakit itu adalah dengan menerima imunisasi.

Indonesia telah menjalin hubungan kerja sama sejak lama. Sekarang, sudah lebih dari 15 perusahaan RI yang beroperasi di sana, antara lain Indorama, Indofood, Kalbe Farma dan Sayap Mas Utama.

Selain perusahan farmasi, ada pabrik mi instan milik Indofood yang didirikan di Nigeria sejak tahun 1995. Bahkan pabrik ini menjadi yang terbesar di Afrika.

Tak hanya itu, Indonesia dan Nigeria berencana membangun sebuah pabrik gas metana dan pabrik pupuk senilai USD 2,5 miliar di sana. Kerja sama ini dilakukan melalui Pertamina Indonesia dan Nigeria National Petroleum Corporation (NNPC).

Sebelumnya, kebijakan pemberian vaksin COVID-19 sekarang yang dapat menggunakan merek atau regimen apapun turut menuai pertanyaan, apakah menjadi sinyal segera diterapkannya vaksin COVID-19 berbayar? Apalagi rencana vaksin berbayar berembus jika Indonesia sudah memasuki masa endemi.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Mohammad Syahril memastikan program vaksinasi COVID saat ini masih gratis alias tidak dipungut biaya. Masyarakat tinggal datang ke fasilitas kesehatan atau sentra vaksinasi untuk disuntik vaksin.

"Sampai saat ini, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tidak dipungut biaya," ucap Syahril saat dikonfirmasi Health Liputan6.com melalui pesan singkat pada Jumat, 26 Mei 2023.

"Seluruh pelaksanaan pelayanan vaksinasi masih tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan, yaitu gratis bagi seluruh masyarakat, baik dosis primer maupun booster."

Sosialisasi Kebijakan bila Ada PerubahanKe depannya, Pemerintah akan mensosialisasikan dan mengumumkan bila terdapat perubahan kebijakan mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID. Hal ini juga termasuk jika Pemerintah menetapkan keputusan soal vaksin berbayar.

"Apabila ada perubahan kebijakan -- termasuk soal vaksin COVID-19 berbayar -- akan disosialisasikan kemudian," imbuh Syahril. 

Kemenkes baru saja menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor IM.02.04/C/2413/2023 tentang Pembaruan Pemberian Vaksinasi COVID-19. SE yang diteken Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu mulai berlaku pada 22 Mei 2023.

Bahwa masyarakat dapat menggunakan vaksin COVID-19 yang tersedia, tanpa harus melihat regimen seperti kebijakan sebelumnya.

Alasan pembaruan pemberian vaksin COVID-19 di atas, lanjut Mohammad Syahril demi proteksi jangka dari penularan COVID.

"Sesuai dengan laporan hasil uji klinis dari berbagai platform vaksin COVID-19, secara umum titer antibodi (kekebalan/imunitas) individu setelah enam bulan dari imunisasi yang kedua akan menurun," katanya.

"Sehingga perlu diberikan penguat (booster) untuk meningkatkan titer antibodi guna proteksi jangka panjang."

Kelengkapan Dosis Primer dan Booster

Untuk itu, Syahril menekankan, sehubungan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum melengkapi dosis primer dan booster dapat diberikan vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan vaksin yang tersedia yang sudah mendapat izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.