Apa Guna Pasir Laut dan Dampak Buruk Bila Terus Dikeruk, Ekspornya Kini Dibuka Usai 20 Tahun Diharamkan

Dalam pelaksanaan Pengusahaan Penambangan pasir laut, Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 8 Agustus 2002, menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan No. 33 tahun 2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut.

Adapun ditetapkan ZONA DILARANG melakukan penambangan pasir adalah sebagai berikut: Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;Kawasan Suaka Alam, terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;Kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri dari Taman Laut Daerah, Kawasan Perlindungan bagi Mamalia Laut (Marine Mammals Sanctuaries).

Kemudian Suaka Perikanan, Daerah migrasi biota laut dan Daerah Perlindungan Laut, terumbu karang, serta kawasan pemijahan ikan dan biota laut lainnya; perairan dengan jarak kurang dari atau sama dengan 2 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah perairan kepulauan atau laut lepas pada saat surut terendah;perairan dengan kedalaman kurang dari atau sama dengan 10 meter dan berbatasan langsung dengan garis pantai, yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah;instalasi kabel dan pipa bawah laut serta zona keselamatan selebar 500 meter pada sisi kiri dan kanan dari instalasi kabel dan pipa bawah laut;Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI);zona keselamatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

Larangan ekspor pasir laut juga diperkuat Surat Keputusan (SK) Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Dalam SK itu disebutkan, alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Salah satu isi dari aturan ini adalah memperbolehkan ekspor pasir laut.

Dikutip dari aturan tersebut, Senin (29/5/2023), aturan ini dirilis sebagai upaya pemerintah dalam bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O14 tentang Kelautan.

Selain itu, aturan ini juga untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut, sehingga meningkatkan kesehatan laut.

Menarik, dalam Pasal 9 PP Nomor 26 Tahun 2023 ini, hasil sedimen di laut dapat dimanfaatkan untuk empat hal. Sedimen laut tersebut didefinisikan sebagai pasir laut dan atau material sedimen lain berupa lumpur.

Rinciannya adalah:

1. Reklamasi di dalam negeri;
2. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
3. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha; dan/atau
4. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski pasir laut diperbolehkan diekspor, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pelaku usaha. Misalnya perizinan, syarat penambangan pasir laut, hingga ketentuan ekspor karena menyangkut bea keluar.

Aturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2023 oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada 15 Mei 2023 oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.