Sri Mulyani Ungkap Kesamaan Indonesia dengan Nigeria, Apa Itu?

Sebelumnya, beralaskan Spirit Bandung Konferensi Asia-Afrika 1955, Indonesia membantu negara-negara Afrika dalam sebarluaskan vaksinasi di negara tersebut.

Langkah awal, Indonesia memilih Nigeria, sebagai penerima lebih dari 1,5 juta dosis vaksin Pentavalen buatan PT Biofarma, Bandung, senilai lebih dari Rp 30 miliar.

Dijelaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, vaksinasi yang diberikan ini, untuk mencegah penularan lima jenis penyakit. 

"Yakni, vaksin kombinasi DTP-HB-Hib, yaitu berupa suspensi homogen yang mengandung toksoid difteri dan tetanus murni; bakteri pertusis (batuk rejan) inaktif; antigen permukaan hepatitis B (HBsAg)," ungkap Sri Mulyani, saat pelepasan hibah Vaksinasi di Gedung Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta, Minggu (28/5/2023).

Sri Mulyani pun mengungkapkan, sangat menghargai langkah Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) di bawa naungan kementeriannya, untuk menyebarluaskan vaksinasi tersebut di Nigeria.

"Saya menghargai langkah LDKPI sebagai Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional, ini menjadi salah satu tools sangat penting dari diplomasi Indonesia, untuk ikut aktif menjaga kestabilan, kedamaian dunia," ujar Sri Mulyani.

Lewat LDKPI tersebut, Pemerintah Indonesia memberikan hibah tahap pertama 750 ribu vaksinasi Pentavalen kepada Nigeria. Lalu, disusul tahap kedua sebanyak 850 ribu vaksinasi yang akan dikirim pada pertengahan Juni 2023.

Sehingga total Rp 30,3 miliar bantuan vaksinasi Pentavalen untuk negara Nigeria, yang dibagi menjadi dua tahap perjalanan vaksinasinya.

"Pengiriman vaksin produksi PT Bio Farma merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat dari UU APBN 2022, yaitu memberikan hibah kepada pemerintah asing atau lembaga asing yang harus memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia sendiri dan sesuai amanat Bapak Presiden untuk terus melakukan dan memperkuat diplomasi ekonomi," katanya. 

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran Rp 8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Kementerian Keuangan.

Anggaran tersebut digunakan untuk menyalurkan hibah kepada negara lain untuk mendukung diplomasi aktif, terutama soft diplomacy dari Kementerian Luar Negeri.

"Itu dana LDKPI yang sudah kita masukan sejak 2022-2023 dan kita sekarang sudah mencapai Rp8 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tanggerang, Banten, Minggu (28/5).

Fokus penggunaan anggaran ini digunakan sebagai hibah kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan. Semisal untuk Afganistan, Pakistan, Nigeria, Zimbabwe, hingga Kenya .

"Negara Pasifik ini banyak sekali masalah dan ini jadi tools diplomasi yang kita harap makin efektif . Termasuk membangun bukan hanya charity dan brand tapi kita makin economic relation," kata dia.

Sri Mulyani menjelaskan setiap tahun APBN telah mengalokasikan anggaran untuk dana abadi yang digunakan sebagai dana hibah. Penggunaan dana tersebut harus mendapatkan restu dari para dewan pengarah yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Sekretariat Negara dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Sekarang ini kan makin fragmanted jadi kita tidak hanya diplomasi-diplomasi Bu Menlu sudah banyak mediasi dan berbagai macam peran dan leadership dan kita bisa melakukan resource untuk bisa membantu konkret untuk banyak negara," kata Sri Mulyani.