Sukses

Sri Mulyani Janji Tingkat Pengangguran 2024 Bakal Turun, Caranya?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, percepatan penurunan tingkat pengangguran tahun 2024 akan dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, percepatan penurunan tingkat pengangguran tahun 2024 akan dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, Selasa, (30/5/2023).

"Terkait target kemiskinan dan pengangguran di 2024, dapat kami sampaikan upaya percepatan penurunan tingkat pengangguran akan dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan tingkat pengangguran yang sempat meningkat di tahun 2020 akibat pandemi, dalam dua tahun terus dapat diturunkan.

"Pemulihan ekonomi yang terus menguat juga terbukti mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan," ujarnya.

Oleh karena itu, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong sektor-sektor dengan efek pengganda besar dan menciptakan lapangan kerja yang luas.

Peningkatan Infrastruktur Dasar

Peningkatan infrastruktur dasar di berbagai wilayah juga dilakukan melalui program padat karya, sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi masyarakat.

Adapun dalam jangka pendek, Pemerintah menyiapkan kebijakan pengentasan kemiskinan diarahkan utamanya untuk menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dan penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen tahun 2024.

Disisi lain, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem ditempuh melalui upaya-upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Sementara untuk penurunan prevalensi stunting difokuskan melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif di 12 provinsi prioritas, yang meliputi tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar. 

2 dari 3 halaman

Daftar 10 Provinsi di Indonesia Paling Banyak Pengangguran

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, secara spasial pada Februari 2023 terdapat 10 provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diatas TPT nasional. Diketahui angka pengangguran nasional mencapai 5,45 persen, turun sebesar 0,38 persen dibandingkan dengan Februari 2022.

"Kalau nasional (TPT) tadi 5,45 persen, ini ada 10 provinsi yang tingkat penganggurannya di atas nasional," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers, Jumat (5/5/2023).

Namun, dalam laporannya tidak dituliskan secara jelas angka pengangguran dari masing-masing 10 provinsi yang TPT nya di atas nasional.

Berikut 10 provinsi yang termasuk TPT-nya di atas nasional, yakni provinsi Aceh, provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Papua Barat, Maluku, dan Kepulauan Riau.

Lebih lanjut, BPS mencatat per Februari 2023 terdapat 211,59 juta orang penduduk usia kerja (penduduk yang berusia 15 tahun ke atas). Angka tersebut meningkat 3,05 juta orang.

Dari 211,59 juta orang tersebut, 146,62 juta orang termasuk dalam jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2023, naik 2,61 juta orang dibanding Februari 2022.

"Sementara sisanya 64,97 juta orang bukan termasuk kategori angkatan kerja, yaitu mereka-mereka yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya," kata Edy.

 

3 dari 3 halaman

Tidak Terserap Pasar Kerja

Edy menjelaskan, dari 146,62 juta orang itu tidak semuanya terserap di pasar kerja lainnya, yakni 7,99 juta orang pengangguran, sementara yang termasuk dalam Penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang, naik sebanyak 3,02 juta orang dari Februari 2022.

"Artinya penduduk yang bekerja pada posisi Februari 2023 sebesar 138,63 juta orang dan yang masih menganggur 7,99 juta orang," kata Edy.

Lebih lanjut, dilihat dari perubahan Februari 2022 ke Februari 2023 maka penduduk yang bekerja itu meningkat 3,02 juta orang, sementara yang menganggur berkurang sebesar 0,41 juta orang atau turun sebesar 4,88 persen.

"Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja mencapai 138,63 juta orang atau naik 3,02 juta orang atau 2,23 persen dibandingkan bulan Februari tahun 2022," pungkas Pejabat BPS itu.