KKP Atur Harga dan Volume Pengerukan Pasir Laut, Pengamat: Tak Bisa Jadi Jaminan

Menanggapi poin terakhir dari jenis pemanfaatan yang diatur di PP 26/2023, Marcellus tetap memberikan perhatian khusus pada kegiatan ekspor pasir laut. Menurutnya, tak ada hal yang mendesak sehingga opsi itu dibolehkan.

"Tetap harus saya ingatkan bahwa yang sangat menjadi perhatian saya adalah salah satu isi dari aturan ini dimana memperbolehkan ekspor pasir laut. Hal ini adalah sesuatu yang menurut saya tidak perlu dan tidak ada urgensinya," kata dia.

Marcellus menilai pada dasarnya, kebutuhan domestik sebagai pemanfaatan pasir laut sendiri masih bisa diutamakan. Mengingat sedang gencarnya pemerintah melakukan pembangunan.

"Karena dengan kebutuhan domestik kita saja yang sedang sangat giat melakukan pembangunan saya memiliki keyakinan kita masih kekurangan bahan baku. Titik ini yang saya benar-benar minta kepada Pemerintah untuk bisa kembali kaji, tunda serta kalau bisa ditarik kembali. Selesaikan dulu perjanjian batas-batas laut kita dengan Negara-Negara tetangga kita, baru kita bisa memikirkan untuk mengekspor pasir laut kita kembali," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan membeberkan alasan pemerintah membuka keran pengerukan pasir laut, termasuk untuk tujuan ekspor. Menyusul ditekennya aturan mengenai hal itu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Komunikasi dan Kebijakan Publik Wahyu Muryadi menjelaskan, tujuan utama terbitnya PP nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Misalnya, untuk reklamasi hingga kepetingan pembangunan yang dijalankan pemerintah.

"Sedimentasi ini sebuah peristiwa oceanografi, yg setiap tahun terus aja sedimentasi ngumpul secara alami. Jika tidak di ambil akan menutupi terumbu karang dan alur laut dan juga dicolongin orang, sebaliknya jika diambil akan memberi keuntungan buat negara, selain utk bahan reklamasi utamanya di dalam negeri," paparnya kepada Liputan6.com, ditulis Jumat (2/6/2023).

Di sisi lain, ada peluang juga pemanfaatan pasir laut ini untuk kebutuhan ekspor. Tapi, Wahyu menegaskan kalau ekspor pasir laut ini bukan tujuan utama dari terbitnya beleid tersebut.

"Bisa juga untuk memenuhi kebutuhan di luar negeri, yang penentuannya di tentukan oleh tim kajian yang terdiri dari KKP, ESDM, KLHK dan Kemenhub, jadi tidak bisa sembarangan," sambungnya.

Nantinya, aturan secara rinci mengenai proses pengerukan akan dibahas dalam peraturan menteri Kelautan dan Perikanan. Khususnya aturan teknis mengenai volume pengerukan.

"Iya, soal titiknya dimana dan berapa volumenya akan ditetapkan oleh tim saintis yang mengkajinya secara ilmiah," tegasnya.