Bayar Rp 300 Ribu per Bulan, Minat ASN Tinggal di Rusun PNS Yogyakarta Membludak

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah meresmikan rumah susun aparatur sipil negara, atau Rusun PNS PUPR di Yogyakarta yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak.

Basuki menyampaikan apresiasi atas pembangunan rusun tersebut, yang dinilai rapi baik dari segi konstruksi dan estetikanya. "Hebat, sangat memuaskan, konstruksinya rapi," kata Menteri Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Minggu (4/6/2023).

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III Salahudin Rasyidi mengatakan, Rusun ASN PUPR tersebut terdiri dari 68 unit hunian tipe 45, khususnya untuk ASN yang telah berkeluarga.

"Pembangunannya dimulai pada September 2020, selesai pada Juli 2021 dan mulai dihuni pada Januari 2022 silam. Anggaran pembangunan satu tower Rusun yang telah dilengkapi dengan meubelair tersebut sebesar Rp 54,6 miliar," terang Salahudin.

Dikatakan Salahudin, sejumlah fasilitas yang ada di Rusun ASN tersebut antara lain terdapat ruang serbaguna, musholla, mini market, hingga lahan parkir yang cukup luas.

Untuk mempermudah akses para penghuni, terdapat dua lift. Selain itu juga tersedia lapangan gate ball, lintasan lari serta fasilitas penunjang untuk penyandang disabilitas seperti ram dan kamar khusus difabel.

100 Persen Telah Dihuni

Pengelola Rusun PNS BBWS Serayu Opak Budi Riyanto menyatakan, minat ASN khususnya mereka yang berasal dari luar Yogyakarta untuk tinggal di Rusun cukup tinggi. Itu dikarenakan fasilitas dan unit bangunan vertikal tersebut sangat baik dan dikelola secara profesional.

"Saat ini sudah 100 persen hunian telah terhuni dan masih banyak ASN yang mengantre untuk tinggal di hunian vertikal ini. Syarat utama untuk tinggal di Rusun ASN ini adalah mereka yang bekerja di Kementerian PUPR dan tidak memiliki rumah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta," ungkapnya.

"Rusun ini dapat dihuni dengan sistem sewa untuk jangka tertentu maksimal selama 3 tahun dengan biaya sewa Rp 300 ribu per bulan. Uang sewa ini langsung disetor ke negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)," jelas Budi.