5 Jurus Pemerintah Turunkan Ketimpangan dan Pengangguran di 2024

20161230-Pemukiman Kumuh-Jakarta- Immanuel Antonius — Pemukiman kumuh berjajar di kawasan Roxi, Jakarta, Jumat (30/12). Badan Pusat Statistik (BPS) DKI menyatakan angka kemiskinan DKI Jakarta pada Maret 2016 sebesar 3,75 persen atau 384.000 orang. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan lima kebijakan pemerintah dalam menurunan ketimpangan dan pengangguran untuk tahun 2024.

"Kebijakan pemerintah dalam menurunkan ketimpangan pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut," kata Suharso Monoarfa, dikutip dari instagram pribadinya @suharsomonoarfa, Selasa (6/6/2023).

Ridwan Kamil: Ketidakadilan Tata Ruang di Jakarta Sebabkan Ketimpangan Ekstrem

Pertama, mempermudah kepemilikan aset berupa lahan dan modal, serta mendorong inklusi keuangan. Kedua, memberikan pendampingan dan pelatihan keahlian.

Ketiga, meningkatkan investasi yang mendorong penciptan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

Keempat, mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan. Kelima, memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.

"Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan angka rasio gini pada tahun 2024 di kisaran 0,374 hingga 0,377," ujarnya.

Tantangan

Selain mengungkap strategi kebijakan, Suharso juga menjelaskan sejumlah tantangan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, belum meratanya akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, gizi masyarakat, pendidikan, perumahan/permukiman.

Kedua, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin melalui penguatan UMKM dan pelatihan vokasi.

Ketiga, belum optimalnya redistribusi pajak yang dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya juga menyampaikan kebijakan pemerintah dalam menurunkan pengangguran sebagai berikut," katanya.

Pertama, memulihkan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dilakukan antara lain melalui upaya penumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM.

Kedua, mewujudkan angkatan kerja yang berkualitas dan produktif melalui reformasi sistem perlindungan sosial, mewujudkan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi.

2 dari 3 halaman

Sri Mulyani Janji Tingkat Pengangguran 2024 Bakal Turun, Caranya?

Antusias Pencari Kerja Serbu Jakarta Job Fair 2023 — Acara itu untuk mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Jakarta yang mencapai 410.585 jiwa sesuai data BPS akhir 2022. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, percepatan penurunan tingkat pengangguran tahun 2024 akan dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, Selasa, (30/5/2023).

"Terkait target kemiskinan dan pengangguran di 2024, dapat kami sampaikan upaya percepatan penurunan tingkat pengangguran akan dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan tingkat pengangguran yang sempat meningkat di tahun 2020 akibat pandemi, dalam dua tahun terus dapat diturunkan.

"Pemulihan ekonomi yang terus menguat juga terbukti mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan," ujarnya.

Oleh karena itu, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong sektor-sektor dengan efek pengganda besar dan menciptakan lapangan kerja yang luas.

3 dari 3 halaman

Peningkatan Infrastruktur Dasar

Peningkatan infrastruktur dasar di berbagai wilayah juga dilakukan melalui program padat karya, sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi masyarakat.

Adapun dalam jangka pendek, Pemerintah menyiapkan kebijakan pengentasan kemiskinan diarahkan utamanya untuk menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dan penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen tahun 2024.

Disisi lain, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem ditempuh melalui upaya-upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Sementara untuk penurunan prevalensi stunting difokuskan melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif di 12 provinsi prioritas, yang meliputi tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar.

banner infografis pengangguran — pengangguran berkurang, tapi tetap banyak (liputan6.com/abdillah)

Pengangguran
Publik
Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja atau bisa disebut dengan tunakarya.
Lihat Selengkapnya
Pengangguran
Suharso Monoarfa
Tokoh
Suharso Monoarfa kini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Lihat Selengkapnya
Suharso Monoarfa
Ketimpangan
Ketimpangan Ekonomi
Ketimpangan Ekonomi Sosial