Erick Thohir Rombak Direksi Bio Farma, Shadiq Akasya Jadi Direktur Utama

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisaris di PT Bio Farma (Persero). Sejumlah nama baru masuk dalam jajaran manajemen Bio Farma.

Erick Thohir menunjuk Shadiq Akasya sebagai Direktur Utama dan Kamelia Faisal sebagai Direktur Pemasaran. Keduanya merupakan nama baru di lingkungan Bio Farma.

Diketahui, Shadiq Akasya sebelumnya menjabat Direktur Utama BNI Life. Sedangkan Kamelia Faisal sebelumnya adalah Direktur Sales & Marketing PT Indofarma Tbk.

Erick Thohir juga menunjuk  Iin Susanti sebagai Direktur Produksi dan Supply Chain. Sebelumnya IIn menjabat Vice President Perencanaan Strategis dan Pengendalian Kinerja Korporasi.

Perombakan jajaran direksi Bio Farma ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor: SK-110/MBU/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma.

Pengalihan Penugasan

Tak hanya itu, Menteri BUMN juga menetapkan pengalihan penugasan sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma.

Yakni, Yuliana Indriati, semula sebagai Direktur Penelitian dan Pengembangan Bisnis menjadi Direktur Pengembangan Usaha. Kemudian, Sri Harsi Teteki, semula sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan menjadi Direktur Medis dan Hubungan Kelembagaan.

Komisaris

Selain itu, PT Bio Farma (Persero) juga mengumumkan perubahan susunan komisaris perusahaan, sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor: SK-111/MBU/06/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma.

Pada Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut, mengangkat nama Didik Kusnaini sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma. Didik saat ini menjabat Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan RI.