Jokowi Sampaikan Tantangan Krisis Pangan hingga Keuangan saat Rakernas III PDIP

Jokowi bersama Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Ganjar Pranowo — Suasana saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Bacapres 2024 Ganjar Pranowo dalam konferensi pers seusai pembukaan Rakernas III PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sejumlah tantangan Indonesia ke depan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Selasa (6/6/2023). Hal itu terkait ketidakpastian global mulai dari krisis pangan hingga keuangan.

"Tantangan-tantangan dihadapi negara kita utamanya dalam kesulitan-kesulitan global yang sering terkait krisis pangan,energi dan keuangan, dan adanya perang,” ujar dia saat konferensi pers yang dikutip dari live streaming tv swasta, Selasa (6/6/2023).

Ia menuturkan, tantangan-tantangan tersebut perlu diketahui pertama sehingga PDIP juga dapat mendesain rencana besar ke depan untuk menghadapi tantangan tersebut saat diberikan kesempatan mengelola Indonesia.

"Itu harus kita ketahui bersama sehingga PDIP Perjuangan desain rencana besar nantinya ke depan diberikan kesempatan untuk mengelola negara ini dengan (tantangan-tantangan) yang tadi disampaikan paling tidak bisa dipersiapkan perencanaan,” tutur Jokowi.

Di tengah tantangan tersebut, Jokowi juga menyampaikan potensi Indonesia masuk negara maju dalam 13 tahun ke depan. "Ada kesempatan besar dalam membawa negara ini masuk negara maju dalam 13 tahun ke depan. Tentu saja lebih baik perencanaan besarnya disiapkan dari sekarang,” ujar dia.

Selain itu, dikutip dari Antara, Jokowi optimistis tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia bakal merosot drastis pada 2024. Hal ini mengingat pemerintah sudah memiliki data spesifik individu dan keluarga yang harus dientaskan dari masalah itu.

Jokowi mengatakan, penanggulangan kemiskinan ekstrem sudah menjadi salah satu program pada periode kedua pemerintahannya dengan target nol persen pada 2024.

"Tetapi kita terkendala di (pengendalian pandemi) COVID-19 hampir dua setengah tahun. Tapi saya masih meyakini itu di 2024 akan turun drastis, karena nama dan alamat itu sudah ada semuanya,” ujar Jokowi.

2 dari 3 halaman

Keberadaan Data Spesifik

Joko Widodo atau Jokowi — Dalam kesempatan itu, Jokowi membeberkan alasan dirinya cawe-cawe menjelang pemilu 2024. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Adapun pertanyaan mengenai kemiskinan ekstrem mengemuka lantaran Rakers III PDI Perjuangan yang berlangsung 6-8 Juni 2023 mengusung tema “Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara”

Jokowi menilai, keberadaan data spesifik untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem diikuti dengan besarnya anggaran bantuan sosial yang dimiliki pemerintah.

"Bukan besar, tapi besar sekali, di atasnya hanya infrastruktur,” kata Jokowi.

3 dari 3 halaman

Jokowi soal Cawe-cawe Pilpres 2024: Masa Ada Riak-Riak Membahayakan Saya Disuruh Diam

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan dirinya cawe-cawe menjelang pemilu 2024. Menurutnya, cawe-cawe itu menjadi tanggung jawab moralnya dalam masa transisi kepemimpinan nasional pada 2024.

"Cawe-cawe saya sudah sampaikan, bahwa saya menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024," kata Jokowi di Sekolah DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Jokowi merasa perlu menjaga isu transisi kepemimpinan nasional agar berjalan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Maka dari itu, dirinya tidak akan diam dan memilih cawe-cawe.

"Harus menjaga agar visi kepemimpintan nasional serentak, pilpres bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa riak-riak yang membahayakan saya disuruh diam, nggak lah," ujarnya.

Jokowi mengakui cawe-cawe di Pilpres 2024 demi kepentingan negara. Dia menilai cawe-cawe yang dilakukannya tidak menyimpang dari konstitusi. Dia juga mengklaim hal itu dilakukannya agar pembangunan tetap berlanjut meski ada transisi kepemimpinan.

"Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe," kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5).