Bauksit Haram Diekspor Mulai Hari Ini

Terpenting kata dia, tugasnya sebagai kepala negara mencari nilai tambah dari produk yang dihasilkan dari dalam negeri. Sebab hilirisasi produk telah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

"Tugas kita adalah mencari nilai tambah sebesar-besarnya," kata dia.

Tercermin dari pelarangan ekspor nikel tahun 3 tahun lalu. Dulu ekspor nikel hanya USD 1,1 miliar. Setelah dilakukan hiilrisasi, nilai ekspor nikel meroket hingga USD 30 miliar di tahun ini. Artinya dari pendapatan yang hanya Rp 18 triliun naik menjadi Rp 460 triliun.

"Ini betapa lompatan nilai tambah yang kita dirugikan puluhan tahun. Pajaknya kita enggak dapat, kalau punya deviden kita enggak dapat, royalti enggak dapat," tuturnya.

Termasuk penyerapan lapangan kerja yang minim jika hasil bumi langsung diekspor mentah ke luar negeri. Makanya Indonesia terus menggencarkan hilirisasi hasil tambang untuk mendapatkan nilai tambah.

Jokowi menambahkan, pelarangan ekspor tidak hanya akan berhenti di nikel dan bauksit. Bakal ada hasil tambang lain yang juga akan dilarang ekspornya dalam bentuk barang mentah.

"Tahun depan kita stop lagi 1 atau 2 komoditas," pungkasnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang kegiatan ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 mendatang. Namun, kebijakan itu ditakutkan akan membuat China meradang hingga mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pasalnya, menurut catatan Jokowi, sekitar 90 persen ekspor bauksit Indonesia dinikmati oleh China.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, mengatakan dirinya tidak mau berspekulasi apakah larangan ekspor bauksit itu akan menimbulkan percikan dari China.

Namun, Pemerintah Indonesia disebutnya akan menjelaskan apa alasan kebijakan tersebut, yakni untuk memperkuat program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Jokowi.

"Kita lihat aja nanti seperti apa, apakah kebijakan pembatasan untuk beberapa produk mineral lainnya selain nikel itu jadi perhatian dan kepentingan negara-negara mitra kita. Kalau mereka mengajukan concern-nya lewat gugatan atau pertanyaan, ya nanti kita jawab," ujar Djatmiko di Magelang, Jawa Tengah, Senin (20/3/2023).

Djatmiko menyatakan, Pemerintah RI sudah punya komitmen kuat untuk menyetop ekspor bauksit per Juni 2023 nanti. Kendati begitu, Indonesia tetap akan menjelaskan kepada China agar mau mengerti.

"Tapi, tentu kembali lagi, kalau manusia kan punya hak asasi untuk menentukan nasibnya sendiri. Negara juga kurang lebih sama. Ya kita pasti akan jelaskan nanti kenapa kita melaksanakan kebijakan ini," terangnya.

Pastinya, ia menekankan, pemerintah ingin ada nilai tambah dari setiap hasil kekayaan alam dari Tanah Air. Sehingga roda ekonomi negara bisa terus berputar ke depan.

"Berikutnya, kita juga akan mengundang berbagai pihak dari negara mitra, pelaku usaha untuk ambil bagian dari prosesi tadi. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena kita tidak menutup, justru mengundang," tuturnya.