4 Kendala Utama Bangun Smelter, dari Pembebasan Tanah hingga Pasokan Setrum

PT Smelting, menjadi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) pertama dan saat ini menjadi satu-satunya di Indonesia. — hilirisasi industri Mineral dan Batubara (Minerba) di dalam negeri mengalami percepatan. Kendati demikian, ternyata masih terdapat beberapa kendala yang dialami oleh industri-industri yang hendak mendirikan smelter.

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus (Stafsus) Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Irwandy Arif mengungkapkan, hilirisasi industri Mineral dan Batubara (Minerba) di dalam negeri mengalami percepatan.

Kendati demikian, ternyata masih terdapat beberapa kendala yang dialami oleh industri-industri yang hendak mendirikan smelter. Kendalanya yaitu berkaitan dengan pendanaan, pasokan energi seperti energi listrik ke smelter, pembebasan tanah, dan perizinan.

"Dari hasil pengamatan kami yang berinteraksi dengan industri yang akan mendirikan smelter itu, kita kelompokan, pertama pendanaan, kedua masalah pasokan energi seperti energi listrik kepada smelter ini, ketiga pembebasan tanah, keempat perizinan," kata Irwandy dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 Untung Rugi Larangan Ekspor Mineral Mentah, Senin (12/6/2023).

Adapun Pemerintah sudah berupaya untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Dari segi pendanaan, Pemerintah melalui Kementerian ESDM membantu industri yang kesulitan pendanaan dengan cara menghubungkan mereka dengan perbankan.

Kemudian, untuk industri yang mengalami masalah dengan pasokan energi, Kementerian ESDM telah bersinergi dengan PLN agar bisa menyalurkan energi listrik ke smelter yang hendak di bangun.

"Jadi upaya-upaya Pemerintah untuk mengatasi ini dari Pemerintah melalui Kementerian ESDM sudah pernah melakukan pertemuan komprehensif dengan industri yang mengalami kesulitan dengan Bank dan PLN, kami menjembatani langsung supaya mereka mendapatkan akses yang lebih mudah," ujarnya.

Lebih lanjut, Irwandy Arif mengungkapkan perkembangan hilirisasi industri Mineral dan Batubara (Minerba) yang paling cepat adalah hilirisasi nikel.

"Memang kalau kita lihat yang paling pesat perkembangannya hilirisasi nikel, dimana sudah lebih dari 100 smelter yang ada yang mengarah kepada industri besi baja, dengan produk Nickel Pig Iron (NPI) dan feronikel," ujarnya.

Di samping itu, kedepannya akan ada menyusul belasan smelter lainnya yang akan mengarah pada produksi baterai. Selain itu, untuk hilirisasi bauksit kini juga mengalami perkembangan. Tercatat ada 4 perusahaan yang sudah menghasilkan alumina dari bauksit.

2 dari 3 halaman

Pesan Jokowi kepada Pemimpin Selanjutnya: Hilirisasi Apa Pun Risikonya Harus Dilakukan

Presiden Jokowi saat berpidato di Ecosperity Week 2023, Singapura, Rabu (6/7/2023). (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada presiden yang terpilih nanti pada pemilihan umum (pemilu) 2024 harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah sehingga dapat memberikan nilai tambah. Oleh karena itu, Jokowi menekankan kalau hilirisasi harus dilakukan.

"Kita tahu, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah bukan hanya urusan tambang, bukan hanya barang mineral bukan, produk sumber daya laut sangat melimpah. Komoditas pertanian, perkebunan, melimpah bertahun-tahun ekspor dalam bentuk bahan mentah, Ini kekeliruan yang tak boleh kita ulang lagi," ujar dia saat pidato dalam acara Musra Relawan di Jakarta, Minggu, 14 Mei 2023.

Jokowi juga memberikan pesan kepada pemimpin selanjutnya kalau harus industrikan bahan-bahan mentah."Pemimpin akan datang harus industrikan bahan-bahan menta itu sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apa pun risikonya," ujar dia berapi-api.

Jokowi menceritakan kalau Uni Eropa menggugat satu bahan mineral yaitu nikel. Di sisi lain Indonesia memiliki barang tambang beragam yakni nikel, tembaga, timah, batu bara, dan bauksit.

"Apakah kita mau berhenti karena digugat Uni Eropa?. Kalau pemimpin tidak berani pasti mundur minta ampun, digugat mundur langsung minta ampun, jangan bermimpi negara ini negara maju, itu baru bahan satu saja belum nanti komoditas laut, perkebunan. Belum nanti komoditas perkebunan bukan hanya satu kelapa sawit, ada kopi, kakao, minyak atsiri, masih banyak bisa sebagai potensi kekuatan kita," tutur dia.

3 dari 3 halaman

Mengelola Bahan Mentah di Dalam Negeri

Jokowi berharap bahan komoditas itu dapat diolah di dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah. Jika Indonesia belum dapat mengelola, Jokowi menuturkan untuk mencari mitra di luar. Akan tetapi, ia mengingatkan kalau mengelola dan mengolah bahan komoditas di dalam negeri maka berdampak terhadap penerimaan negara.

"Negara itu bisa dapat pajak, negara bisa dapatkan PPH, PPN, PNBP. Kalau mentah dapat apa, dan paling penting bisa buka lapangan kerja seluas-luasnya untuk negara ini," kata Jokowi.

Jokowi juga menegaskan jika digugat tetapi tidak berani dan melempem jangan harap Indonesia menjadi negara maju. Jokowi pun memberikan pesan kepada pemimpin selanjutnya untuk tidak takut digugat negara manapun.

"Kalau digugat cari pengacara terbaik agar gugatan kita menang. Tahun kemarin gugatan kita kalah. Kalau kalah saya sampaikan ke menteri tidak boleh mundur. Saya minta naik banding, sambil industrinya diselesaikan. Kalau gugatan rampun artinya bisa kelola bahan mentah jadi bahan jadi. Oleh sebab itu, ke depan pemimpin yang kuat," tutur dia.