Sukses

Menteri ATR Janji 12 Paket Pengadaan Tanah Proyek IKN Rampung Juni 2023, Ini Daftarnya

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto berkomitmen menyelesaikan pengadaan tanah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa rampung lebih awal dari target.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto  berkomitmen menyelesaikan pengadaan tanah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa rampung lebih awal dari target. Menteri Hadi menargetkan pengadaan tanah diIKN selesai akhir Juni 2023 sedangkan targetnya sendiri 27 Juli 2023.

“Ada 12 paket pengadaan tanah di IKN, 6 paket sudah selesai dan 6 paket masih dalam proses kita selesaikan. Keenam hal tersebut kita targetkan akan selesai akhir Juni ini,” terang Menteri ATR/Kepala BPN dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (13/6/2023).

Adapun 12 paket pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN di IKN antara lain:

  1. IPAL dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu IKN
  2. Dermaga Logistik
  3. Fasilitasi Bendungan Sepaku Semoi
  4. Bendungan Sepaku Semoi Tahap I
  5. Intake Sungai Sepaku Tahap I
  6. Perubahan Intake Sungai Sepaku Tahap II
  7. Infrastruktur IKN Tahap I
  8. SPAM Instalasi Pengelolaan Air KIPP
  9. Bypass Shortcut Pasar Sepaku
  10. Bendungan Sepaku Semoi Tahap II
  11. Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek
  12. Jalan Tol Akses Menuju IKN (Karang Joang-KTT Kariangau-Sp. Tempadung-Jembatan Pulau Balang).

Menteri Hadi juga menyampaikan progres pengukuran kadastral sampai penerbitan Hak Pengelolaan (HPL). Saat ini Kementerian ATR/BPN sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan tengah dilakukan pemasangan tanda batas di IKN oleh Kementerian ATR/BPN.

"Untuk perizinan pemetaan dengan drone akan keluar dalam minggu ini dari Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Dhomber dan Kementerian Perhubungan. Untuk pengukuran juga sedang dilaksanakan. Sedangkan, penyelesaian penerbitan HPL targetnya 27 Juli 2023,” paparnya.

 

2 dari 3 halaman

Ganti Presiden, Proyek IKN Nusantara Terus Lanjut?

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tetap berjalan meski pasca pemilihan presiden di tahun 2024. Asalkan, penerus Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya tetap sejalan dengan arah kebijakan yang saat ini berjalan.

Hal ini diungkap Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI. Dia juga menuturkan kalau proyek pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara juga berjalan dengan baik.

"Ini untuk IKN, kalau ditanya apakah yakin ini bisa berjalan? saya yakin 100 persen bisa berjalan terkecuali yang mengganti Pak Jokowi adalah yang tidak sejalan dengan Pak Jokowi itu lain cerita lagi," ujar dia dalam rapat tersebut, Jumat (9/6/2023).

Baginya, tidak ada masalah siapapun yang nantinya menggantikan Jokowi pasca kontestasi politik di 2024. Bahlil menegaskan kalau dia tetap akan berada pada posisi yang independen.

"Saya, siapa aja, yang penting sejalan dengan Pak Jokowi. Karena saya harus tetap independen tidak berpartai dan semuanya baik-baik aja," bebernya.

Dia mengungkapkan saat ini sudah ada 228 perusahaan yang telah sepakat untuk menaruh investasinya. Itu tercatat dari jumlah Letter of Interest (LoI) penanaman investasi ke IKN Nusantara.

"Saya ingin mengatakan bahwa PP terkait dengan kemudahan investasi dan insentif IKN sudah kita juga buatkan. Kalau ditanya seberapa serius mereka? nanti, sekarang ini lagi dibangun IKN itu kan infrastruktur dasarnya yang itu di-cover oleh APBN begitu Itu selesai, masuk. Baru investasi real-nya masuk karena bagaimana cara memobilisasi peralatan mereka kalau infrastruktur dasarnya belum selesai," ujar Bahlil menjelaskan.

3 dari 3 halaman

Pembangunan IKN Diawasi

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua tim percepatan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Dia pun berjanji pada tanggal 17 Agustus 2024, peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-79 sudah bisa dilaksanakan di halaman Istana Negara IKN Nusantara.

"Harus tanggal 17 Agustus tahun depan kita bisa upacara di sana," kata Luhut dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

Luhut mengaku akan mempekerjakan warga negara asing (WNA) alias bule sebagai tim pengawas. Sebab dia tak ingin, pembangunan Istana Negara yang waktunya terbatas ini dikerjakan secara asal-asalan.

"Oleh karena itu saya lapor ke Presiden terpaksa pengawas itu, mohon maaf dengan segala hormat pakai bule-bule untuk menjaga kualitas," kata dia.