Sukses

Luhut Mau Persulit Kendaraan BBM Mengaspal, Pengusaha Malah Bilang Begini

Pengusaha menunggu realisasi kebijakan pemerintah dalam membatasi jumlah kendaraan berbahan bakar minyak atau kendaraan BBM. Ide pembatasan itu dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Liputan6.com, Jakarta Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunggu realisasi kebijakan pemerintah dalam membatasi jumlah kendaraan berbahan bakar minyak atau kendaraan BBM.

Ide pembatasan itu dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Tujuannya, untuk mendorong tingkat penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB), baik motor maupun mobil listrik.

"Sebaiknya kita tunggu peraturannya dulu saja," ujar Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto kepada Liputan6.com, Rabu (14/6/2023).

Namun, Jongkie menyoroti harga kendaraan listrik, khususnya mobil listrik yang belum terjangkau di kantong masyarakat. Pasalnya, harga mobil listrik masih jauh di atas pendapatan penduduk Indonesia diukur berdasarkan PDB per kapita.

Sebagai perbandingan, PDB per kapita Indonesia berada di angka USD 4.783,9 di 2022. Sementara menurut Jongkie, harga mobil listrik empat pintu masih di kisaran Rp 700 juta.

"Kan daya beli masyarakat Indonesia masih di mobil-mobil dengan harga Rp 300 juta ke bawah, karena pendapatan per kapita masih di USD 4.800," sebutnya.

"Sedangkan BEV (battery electric vehicle) yang disuka dengan 4 pintu dan 5-7 seater, harganya masih Rp 700 jutaan," kata Jongkie.

Kejar Populasi Kendaraan Listrik

Kendati begitu, ia menilai cita-cita pemerintah dalam mengejar target 10 persen populasi kendaraan listrik di 2030 bukan sesuatu hal yang mustahil.

"Bisa saja terjadi, 10 persen penjualan BEV (kendaraan listrik baterai) dari total penjualan per tahun. Masih banyak yang bisa terjadi, mungkin harga BEV menjadi lebih terjangkau?" pungkas Jongkie.

2 dari 3 halaman

Menko Luhut Bakal Persulit Mobil Berbahan Bakar BBM Mengaspal di Jakarta

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana untuk membatasi jumlah mobil bertenaga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini disebut untuk mendorong tingkat penggunaan mobil listrik ke depannya.

Menko Luhut mengatakan, pembatasan kendaraan BBM akan membuat kualitas udara di Jakarta nantinya semakin baik. Alhasil, akan berdampak baik juga bagi kesehatan.

"Kita juga secara bertahap akan mulai mempersulit ya, (dalam) tanda kutip, mobil-mobil combustion sehingga dengan demikian, air quality Jakarta bisa lebih baik. Sehingga keluarga kita akan mendapat air quality seperti mungkin di negara tetangga kita," ujarnya dalam Peluncuran Battery Assets Management Services Indonesia Battery Corporation (IBC), di Kemenko Marves, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Menurut dia, ini sejalan dengan implementasi dari penggunaan mobil listrik ke depannya yang sedang didorong pemerintah. Dia juga menargetkan 10 persen populasi mobil di Indonesia pada 2030 nantinya merupakan mobil listrik.

"Kendaraan listrik tidak hanya berbicara kendaraannya saja, tapi seluruh ekosistem pendukungnya. Kita mau 10 persen nanti populasi dari EV ini sudah terjadi di 2030," kata dia.Kendati begitu, Menko Luhut mengaku penggunaan mobil listrik kali ini sedang tersendat. Utamanya dari sisi ketersediaan dari produsen.

Menurut data yang didapatnya dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo atau karib disapa Darmo, Menko Luhut bilang produksi salah satu merek mobil listrik tak begitu cepat. Bahkan, harus menunggu selama 1 tahun dari pembelian hingga unitnya didatangkan.

"Tapi pak Darmo bilang sama saya, 'sekarang kita masih kewalahan'. Karena seperti (Hyundai) Ioniq5 ya, itu masih antrenya setahun. Jadi itu waktu ke Tiongkok sudah kita dorong, saya (minta) supaya produksinya lebih banyak lagi," tegasnya.

3 dari 3 halaman

Motor Listrik

Sementara itu, untuk mendorong penggunaan motor listrik, Menko Luhut mengingatkan PLN dan Indonesia Battery Corporation (IBC) soal proyek yang sedang digarapnya. Salah satunya adalah penyediaan stasiun pengisian dan penggantian (swap) baterai motor listrik.

Nantinya, baterai-baterai ini diproduksi oleh IBC untuk digunakan oleh berbagai merek motor listrik. Artinya, ada standardisasi khusus yang bakal diterapkan. Upaya ini disebut akan menjamin ketersediaan dari baterai motor listrik di titik-titik yang dibutuhkan.

"Saat ini keliatan masyarakat khawatir terkait jarak tempuh, makanya jadi swap baterai ini tadi yang kira-kira bisa dilakukan di banyak tempat di sini. Dan semua sama, sepeda motor apa semua bisa sama itu saya kira akan mengurangi itu," ujarnya.

"Jadi ada swap station dan charging station, dua-dua ini nanti yang akan didirikan oleh IBC dan juga kerja sama dengan PLN," imbuh Menko Luhut.