Injourney Ajukan PMN untuk Pengembangan Kawasan Mandalika

Liputan6.com, Jakarta Holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,193 triliun.

Rencananya, dari total PMN tersebut, sebesar Rp 1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang. Perusahaan diketahui tengah menanggung utang Rp 4,6 triliun dari pengembangan kawasan Mandalika.

Direktur Utama (Dirut) InJourney Dony Oskaria menjelaskan, utang tersebut terbagi dalam dua term pembayaran. Kewajiban pembayaran jangka pendek (short term) yang harus dilakukan sebesar Rp 1,2 triliun dan kewajiban jangka panjang (long term) mencapai Rp 3,4 triliun.

Utang ITDC tersebut tersebut digunakan untuk pengembangan infrastruktur di kawasan Mandalika yang seluas 1.200 hektare. Di dalam kawasan tersebut telah dibangun berbagai macam infrasturktur dengan apik seperti jalan, pengelolaan air, penerangan dan kelistrikan hingga hotel berbintang. 

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grand Stand, VIP Vilage, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event," kata Doni saat RDP dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6/2023).

Untuk itu, dikatakan Dony Oskaria, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek ini, dirinya mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,05 triliun untuk ITDC.

Strategi Penyelesaian

Mengenai kewajiban jangka panjang yang sebesar Rp 3,4 triliun, Dony Oskaria memaparkan sejumlah strategi.

Pertama, pihaknya akan menghilangkan biaya-biaya, salah satunya dengan menghapus event World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika. Ini karena event tersebut memberikan kerugian hingga Rp 100 miliar.

Selain itu, MGPA yang merupakan pengelola Sirkuit Mandalika akan mengaktifkan sirkuit untuk ajang internasional lainnya yang lebih menguntungkan.

Langkah lain, ITDC akan mengundang swasta untuk berinvestasi dilahan sekitar sirkuit Mandalika. Saat ini, ITDC memiliki hak pengelolaan lahan 1.200 hektare.

"Hanya saja nanti price nya akan kita review terlebih dahulu. Karena saat ini price yang ditawarkan itu harganya tiga kali lipat lebih mahal dari kalau kita beli lahan di sana, jadi tidak ada investor yang masuk," terangnya.