Polemik Menko Luhut Tunjuk Bule Jadi Mandor Proyek IKN Nusantara

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak akan tanggung-tanggung dengan mega proyek IKN Nusantara. Luhut sendiri saat ini telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua tim percepatan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Usai itu, dirinya langsung memutuskan untuk menunjuk pengawas proyek atau mandor di IKN Nusantara. Yang menuai polemik, Luhut lebih memilih Warga Negara Asing (WNA) untuk menjadi mandor proyek IKN ini.

Alasannya, Luhut tak ingin, pembangunan Istana Negara yang waktunya terbatas ini dikerjakan secara asal-asalan.  

“Oleh karena itu saya lapor ke Presiden terpaksa pengawas itu, mohon maaf dengan segala hormat pakai bule-bule untuk menjaga kualitas,” kata dia, seperti ditulis, Kamis (15/6/2023).

Alasannya, dia ingin pembangunan Istana Negara berkualitas. Makanya pengawasan dilakukan oleh pihak luar. 

“Jadi jangan Istana Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus,” ungkap Menko Luhut. 

Targetkan Upacara 17 Agustus di IKN

Dia pun berjanji pada tanggal 17 Agustus 2024, peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-79 sudah bisa dilaksanakan di halaman Istana Negara IKN Nusantara. 

“Harus tanggal 17 Agustus tahun depan kita bisa upacara di sana,” kata Luhut

Dikritik PDIP

Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono mengkritik Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kalau pengawasan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menggunakan tenaga kerja asing.

Nusyirwan berpendapat hal itu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli dalam negeri."Terlalu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli bangsa sendiri, apabila pengawasan pembangunan IKN menggunakan tenaga ahli asing (bule) seperti yang disampaikan Pak Luhut Menko Marvest," kata Nusyirwan dalam keterangannya.

Nusyirwan lantas membeberkan sejumlah program besar yang, kata dia, berhasil meskipun diawasi oleh tenaga pengawas dalam negeri. Ini membuktikan bahwa sebenarnya SDM di Indonesia mampu mengawasi proyek IKN.

"Sebagai contoh; LRT Jabodebek, fasilitas Asian Games dan lain-lain. Seluruh program pembangunan juga harus menjadi bagian konsolidasi untuk mencapai Indonesia negara maju, termasuk SDM-nya," ucapnya.