Momen Kocak Sri Mulyani dan Mensesneg Jadi Wartawan, Ndeprok di Depan Jokowi

Komisi XI DPR RI menyetujui alokasi anggaran untuk Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati sebesar Rp 48,35 triliun di 2024 mendatang.

"Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin anggaran Kementerian Keuangan beserta dengan seluruh catatannya, kita setujui," ujar Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Informasi, secara rinci anggaran untuk kebijakan fiskal sebesar Rp 40,23 miliar, pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp 2,48 triliun, dan pengelolaan belanja negara sebesar Rp 28,74 miliar.

Selanjutnya, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebesar Rp 310,8 miliar. Serta yang terbesar adalah alokasi untuk dukungan manajemen sebesar Rp 45,49 triliun.

Menkeu Sri Mulyani menyebut adanya dukungan anggaran ini akan menjadi modal untuk menjalankan tugas di Kementerian Keuangan. Dia juga meminta para eselon I dibawahnya untuk bekerja sesuai linimasa (timeline) yang sudah ditentukan.

"Kami tidak ada catatan, saya rasa banyak sekali yang harus dikerjakan bahkan banyak yang timeline-nya sangat ketat sebelum RAPBN disampaikan kepada bapak Presiden, jadi ini para unit eselon I saya minta untuk betul-betul menyelesaikan dengan timeline yang ada," katanya.

Sementara itu, terkait hal fundamental seperti aplikasi pensiun nantinya akan dibahas lebih lanjut. Utamanya mengenai implikasinya terhadap keuangan negara.

"Namun, saya rasa timeline yang disampaikan disini akan memberikan indikasi komitmen kita akan kearah mana dari sisi roadmap tersebut," ujarnya.

"Saya rasa semuanya sudah banyak sekali catatan yang sangat bagus yang bertujuan memperbaiki organisasi dna pengelolaan serta program serta kebijakan dari kementerian keuangan atas dukungan dari komisi XI," sambung Bendahara Negara.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan (kemenkeu) untuk tahun 2024 sebesar Rp 48.353.424.381.000. Sri Mulyani pun meminta agar Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja Kemenkeu senantiasa bisa menyetujui usulan tersebut.

"Mohon untuk mendapatkan persetujuan terhadap program tahun 2024 tersebut," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (12/6/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, menyebut anggaran itu telah termasuk dengan badan layanan umum (BLU). Sedangkan, jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, maka pagu indikatif Kemenkeu pada 2024 yang diusulkan hanya Rp 36,10 triliun.

"Jadi BLU kita ada sekitar Rp 9,3 triliun. Sementara yang di kementerian sendiri adalah Rp 36,10 triliun," ujar Suahasil.