Sukses

Menteri Suharso Pamer Capaian ke DPR, Dapat Opini WTP 14 Kali hingga Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Menteri Bappenas ini menyebutkan bahwa Kementerian Bappenas dalam opini laporan keuangannya berhasil meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 kali sejak 2008 hingga 2021.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, memamerkan capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas dihadapan Komisi XI DPR RI.

Dalam paparan yang ditampilkan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Menteri Bappenas ini menyebutkan bahwa Kementerian Bappenas dalam opini laporan keuangannya berhasil meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 kali sejak 2008 hingga 2021.

"Alhamdulillah Bappenas telah 14 kali (dapat WTP) dan laporan keuangan tahun 2022 masih dalam proses," kata Suharso Monoarfa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Sebagai informasi, WTP atau Unqualified Opinion artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Selanjutnya, Suharso menyampaikan capaian lainnya, yakni hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP) pada angka 82,51 pada tahun 2022.

Kemudian tingkat maturitas sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIP) berada pada level 3, lalu indeks reformasi birokrasi berada pada nilai A yang artinya nilai memuaskan di angka 85,68. Terakhir, capaian mengenai survei penilaian integritas KPK Bappenas merupakan yang tertinggi di level Kementerian dengan skor 86,7.

 

2 dari 2 halaman

Rekomendasi BPK

Lebih lanjut, Suharso pun menyampaikan terkait jumlah rekomendasi BPK atas audit laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021 dan 2022. Pada 2021, terdapat 8 rekomendasi yakni seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti, diantaranya 4 rekomendasi sudah ditindaklanjuti alias tuntas, dan 4 rekomendasi lainnya masih dalam proses, ditargetkan tahun 2023 sudah tuntas.

Pada tahun 2022 terdapat 6 rekomendasi, dimana sudah diterbitkan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan sudah disusun rencana aksi tindak lanjut.

Selain itu, Bappenas juga memperoleh beberapa penghargaan anugrah Best Starter survei indeks ber-AKHLAK atas capaian budaya kerja ASN berakhlak. Lalu penghargaan dari BKN atas capaian dalam implementasi kinerja dan perencanaan kebutuhan pelayanan pengadaan, kepangkatan, dan pensiun.

"Kemudian penghargaan atas pengelolaan Barang Milik Negara," ujarnya.

Terakhir, Kementerian PPN/Bappenas memperoleh anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022, atas capaian dalam keterbukaan informasi publik 2022.