Pengumuman Pembatalan Kelulusan Seleksi PPPK Teknis 2022, Cek di Link Ini!

Liputan6.com, Jakarta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Tenaga Teknis 2022 sudah mencapai tahap penetapan nomor induk PPPK atau NI PPPK.

Sebelum melewati proses ini, pelamar diminta untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup atau DRH. Jika tidak, calon PPPK dianggap mengundurkan diri.

“#SobatBKN, bagi peserta seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN TA. 2022 yang tidak mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) sebagai kelengkapan dokumen PPPK, maka peserta dinyatakan mengundurkan diri/tidak memenuhi syarat dan dibatalkan status kelulusannya,” terang BKN seperti mengutip unggahan di akun Instagram @bkngoidofficial, Kamis (15/6/2023).

Dalam hal ini BKN telah merilis pengumuman pembatalan kelulusan peserta seleksi PPPK tenaga teknis melalui surat nomor 08/PANPEL.BKN/PPPK.TEKNIS/VI/2023 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2022. Peserta dapat mengeceknya melalui tautan https://www.bkn.go.id/pengumuman-pembatalan-kelulusan-peserta-seleksi-pppk-tenaga-teknis-bkn-ta-2022/.

Seperti yang diketahui, pengisian daftar riwayat hidup telah berlangsung sejak 23 Mei sampai dengan 8 Juni 2023 melalui akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN masing-masing pelamar. Bila sampai batas waktu tersebut tak kunjung melengkapi dokumen maka peserta dianggap mengundurkan diri.

Sementara itu, melalui surat pengumuman nomor 08/PANPEL.BKN/PPPK.TEKNIS/VI/2023 BKN menginformasikan bahwa ada dua orang pelamar yang dianggap mengundurkan diri sebagai calon PPPK teknis BKN 2022. Jadi, kedua peserta tersebut dibatalkan kepesertaannya sehingga tidak berhak untuk mengikuti proses selanjutnya.

Sanksi bagi PPPK

Di samping itu, BKN juga menegaskan bahwa peserta yang memberikan keterangan tidak benar atau palsu pun akan mendapatkan sanksi berupa pembatalan kelulusan sebagai anggota PPPK.

“Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian BKN berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK,” tegas BKN.