Erick Thohir Jelaskan Alasan InJouney Butuh PMN Rp 1,19 Triliun

Holding BUMN Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney meminta suntikan modal negara untuk membayar utang proyek Mandalika. Angkanya, sebesar Rp 1,05 triliun.

Nominal Penyertaan Modal Negara (PMN) itu diminta dialokasikan dari cadangan pembiayaan investasi APBN Tahun 2023. Direktur Utama InJournet Dony Oskaria menegaskan, dana ini nantinya untuk menutupi kewajiban pembayaran utang di proyek Mandalika.

Dia menjelaskan, ada utang yang harus ditanggung oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), bagian dari InJourney, sebesar Rp 4,6 triliun. Ini dibagi menjadi dua termin pembayaran, untuk termin jangka pendek sebesar Rp 1,2 triliun, dan jangka panjang Rp 3,4 triliun.

"Karena ini peninggalan yang tidak, lawannya tidak ada, short term liabilities yang Rp 1,2 triliun ini (sebagian ditanggung) Rp 1,05 triliun ini yang kita harapkan dari equity portion melalui PMN. Sisanya kita akan lakukan dengan pinjaman corporate action kurang lebih Rp 250 miliar," terangnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, ditulis Kamis (15/6/2023).

Dia menegaskan, kalau keseluruhannya memang untuk menutup utang jangka pendek yang disinyalir segera jatuh tempo. Menurutnya, pembayaran utang yang ada pun tidak serta merta bergantung pada suntikan dana dari pemerintah.

"Jadi ini pun tidak menutupi dari toral short term liabilities yang dimiliki di Mandalika, cuma 1 triliun 50 miliar," katanya.

Dia menyebut, permintaan PMN ini untuk menyelesaikan utang atas beban yang timbul setelah adanya penugasan dari pemerintah. Tujuannya untuk menyehatkan perusahaan dari pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

"Bukan untuk new investment, kalau new investment saya tentu komit dengan apa yang saya sampaikan kepada majelis, saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mempergunakan PMN untuk menyehatkan perusahaan," bebernya.

Informasi, InJourney sebenarnya meminta kucuran PMN sebesar Rp 1.193.000.000.000 dari alokasi cadangan investasi APBN Tahun 2023. Rp 1,05 triliun pertama bakal digunakan untuk pembayaran utang di proyek Mandalika tadi.

Sementara itu, Rp 143 miliar sisanya akan dialokasikan untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, di Bali.

"Dan saya sepakat tadi, bahwa kalau harus memilih, saya tentu akan memilih uang Rp 1 triliun untuk Sanur (daripada membayar utang Mandalika), karena memang jelas-jelas punya prospek yang tinggi, kemudian juga bisnisnya jelas. Tapi ini pun kami hanya meminta Rp 143 (miliar), kenapa? Kembali lagi komitmen yang saya sampaikan, saya berusaha seminimum mungkin mengajukan PMN dengan melakukan corporate action yang lebih banyak," jelas Dony.