Pernyataan Kemenkeu soal Utang Indonesia: Alasan Naik sejak Era Presiden Soekarno hingga Rasio Masih Rendah

Selain itu, Kementerian Keuangan memastikan utang pemerintah untuk upaya pembangunan Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki bonus demografi yang perlu didukung secara optimal.

“Kita harus memastikan generasi muda bisa tumbuh dengan optimal, maka perlu ada dukungan kesehatan yang baik dan alokasi pendidikan yang tinggi,” ujar dia dikutip dari Antara.

Selain itu, negara juga membutuhkan infrastruktur yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan pembangunan infrastruktur juga mencakup aspek-aspek seperti pengadaan air bersih, internet hingga listrik.

Contoh lainnya yakni subsidi energi pada 2022, ketika harga minyak dunia melonjak tinggi. Sebelum krisis harga terjadi, pemerintah patok besaran subsidi sebesar Rp 152,5 triliun. Lalu naik menjadi Rp 502,4 triliun untuk melakukan penyesuaian. Dengan berbagai contoh itu, Deni menegaskan, pemerintah berupaya mengelola utang negara dengan baik.

“Indonesia bisa bebas berutang, asal menghilangkan subsidi. Secara tertulis di atas kertas memang bisa, tapi praktiknya luar biasa,” tutur dia.

Posisi utang pemerintah per April 2023 tercatat Rp 7.849,89 triliun. Utang itu merosot Rp 28,19 triliun dari Maret 2023 yang tercatat Rp 7.879,07 triliun. Deni menuturkan, utang negara akan terus meningkat lebih tinggi dari masa pemerintahan sebelumnya. Namun, saat ini, produk domestik bruto (PDB) Indonesia juga mencapai level tertinggi sejak kemerdekaan Indonesia.

Hal ini tercermin pada rasio utang pemerintah terhadap PDB 38,15 persen, Rasio itu masih berada di bawah batas aman, atau thresol rasio utang pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang maksimal 60 persen dari PDB.

Ini berarti utang Indonesia yang meningkat turut diikuti oleh kemampuan membayar utang juga meningkat. Deni menuturkan, hal itu mengindikasikan utang pemerintah dalam kondisi aman dan tidak berbahaya.