Anggaran Masih Lamban Terserap, Menteri PPN Ungkap Penyebab

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, menyampaikan, penyerapan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas hingga 31 Mei 2023 baru mencapai 28,24 persen atau Rp 469,9 miliar dari pagu Rp 1.664,1 miliar.

"Anggaran 2022 sampai 96,68 persen dan 2023 hari ini mencapai 28,24 persen," kata Suharso dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Kamis (12/6/2023).

Masih kecilnya realisasi penyerapan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas dikarenakan ada beberapa kegiatan besar seperti dukungan Musrenbang RKP dan Musrenbang RPJPN baru selesai dan masih dalam proses pembayaran.

Kemudian, terdapat beberapa kegiatan baru tandatangan kontrak dan pembayaran baru bisa dilakukan pada triwulan ketiga dan keempat, diantaranya penyelenggaraan ASEAN Blie Economy Initiatives, dan Persiapan Penyelenggaraan World Osaka Expo.

Lebih lanjut, Suharso menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024, pihaknya akan memprioritaskan program perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari pertama, perencanaan berbasis analisis dan berorientasi hasil dan clearing house program.

Kedua, pengalokasian pada prioritas nasional sampai dengan proyek prioritas/major project, integrasi sumber-sumber pendanaan, dan rencana investasi BUMN.

Ketiga, pengendalian e-money, dashboard covid-19 dan SDGs dan pembangunan ekonomi inklusif, dan tindakan korektif. Keempat, enabler model inovasi pembangunna, peningkatan kapasitas perencanaan pengembangunan daerah, peningkatan peran serta/kemitraan non Pemerintah, dan kerangka kelembagaan dan regulasi.

Selain program prioritas, Kementerian PPN/Bappenas juga memiliki program dukungan manajemen yang terdiri dari pelayanan dukungan manajemen, pelayanan pengadaan sarana dan prasarana, dan pelayanan pengawasan internal.

Atas dasar tersebut, maka pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 berdasarkan program diperlukan anggaran sebesar Rp 2,10 triliun, yang akan dialokasikan untuk program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp 1,48 triliun dan untuk program dukungan manajemen Rp 614 miliar.

"Kenaikan ini karena ada usulan inisiasi pelaksanaan peta jalan pengembangan ekosistem kedirgantaraan tahun 2022-2045, dan persiapan pelaksanaan keikutsertaan Indonesia pada World Osaka Expo di Tokyo," pungkasnya.