Dampak Pandemi Covid-19 Masih Terasa, Bansos Jangan Dulu Dihapus

FOTO: Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Siap Disalurkan — Paket bansos terlihat di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta Ekonom dan Peneliti Indef Nailul Huda menilai bantuan sosial Pemulihan Ekonomi Nasional (Bansos PEN) masih perlu dilanjutkan meskipun dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengumumkan status pandemi covid-19 di Indonesia menjadi endemi.

Alasan perlu dilanjutkan karena dampak pandemi masih ada, yakni pengangguran dan kemiskinan belum berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, bansos yang dikeluarkan saat pandemi seperti Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN), Bantuan Langsung Tunai terkait kenaikan BBM, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) layak dilanjutkan.

"Pandemi memang sudah hampir berakhir, tapi pemulihan ekonomi saya rasa belum selesai. Masih banyak saya rasa dampak pandemi yang masih ada, seperti pengangguran dan kemiskinan yang saya lihat belum kembali ke pola normal sebelum pandemi," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Jumat (16/6/2023).

Disisi lain, ia juga menilai perlu dilakukan evaluasi per bantuan, sehingga ke depannya Pemerintah bisa memutuskan bantuan sosial mana saja yang berdampak lebih besar.

"Saya rasa harus evaluasi per bantuan, mulai dari bansos hingga bantuan upah. Mana yang perlu dihilangkan, dikurangi, atau mungkin ditambah. Sehingga tidak menghilangkan safety net masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Alia Karenina, menegaskan bahwa bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19, akan dihentikan.

"Bansos PEN tersebut tidak akan dilanjutkan mengingat pandemi sudah berakhir dan perekonomian sudah mulai kembali pulih," kata Alia kepada Liputan6.com.

Namun, kata Alia dukungan lainnya untuk masyarakat miskin terutama miskin ekstrem akan terus dikoordinasikan melalui program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

2 dari 3 halaman

Hore, Bansos Tetap Mengucur Meski Indonesia Masuk Status Endemi

FOTO: Bansos Bahan Makanan untuk Warga Isolasi Mandiri di Bogor — Petugas menata bansos berupa bahan pangan untuk didistribusikan kepada warga terpapar COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah di Gedung Wanita, Kota Bogor, Jumat (9/7/2021). Setiap harinya, bonsos dibagikan kepada warga melalui keluarahan. (merdeka.com/Arie Basuki)

Sebelumnya, Presiden Joko Wododo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Indonesia akan beralih status dari Pandemi Covid-19 menjadi endemi. Pengumuman perubahan tersebut akan dilakukan dalam satu hingga dua pekan ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, meskipun sudah berubah status menjadi endemi, sejumlah program bantuan sosial (bansos) akan terus berlanjut.

"Belum ada rencana (bansos dihapus)," ungkapnya kepada awak media di sela-sela kunjungan kerja di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (16/6/2023).

Jenis bansos yang akan berlanjut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH). PKH menyasar keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak-anak untuk memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan.

"Kalo program dari bantuan PKH, itu masih jalan terus," ungkap Menko Airlangga.

Selain bansos PKH, program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dipastikan berlanjut. Tercatat, total anggaran KUR pada 2023 mencapai Rp 450 triliun di 2023.

Untuk kredit KUR super mikro dengan pinjaman di bawah Rp10 juta, bunganya dipatok 3 persen. Sedangkan untuk KUR dengan pinjaman Rp10 juta sampai Rp500 juta suku bunganya 6 persen.

"Target KUR keseluruhan Rp 450 triliun, kalau KUR mikro ya tergantung di mananya kita berikan. Pokoknya di bawah Rp10 juta berapa pun bisa diserap," tegasnya.

Menteri Airlangga mengatakan, perpanjangan sejumlah program bansos tersebut bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Jokowi menargetkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di 2024 mendatang.

"Kita punya target kemiskinan ekstrim mendekati 0 di tahun 2024. Jadi kita sedang mendorong ke arah sana," ujar Menko Airlangga Hartarto.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Jokowi Putuskan Indonesia Masuk Status Endemi Covid-19

Menyambut tahun 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Indonesia mampu bangkit dari pandemi COVID-19. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memutuskan Indonesia akan segera masuk ke status endemi Covid-19. Dia akan segera mengumumkan dalam waktu satu hingga dua pekan kedepan.

"Sudah kita putuskan untuk masuk ke endemi, tetapi kapan diumumkan baru dimatangkan dalam seminggu-dua minggu," kata Jokowi di Kantor BPKP Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).

Dia memastikan status endemi Covid-19 akan diumumkan pada bulan ini. Jokowi menilai kasus Covid-19 di Indonesia saat ini juga sudah mulai melandai.

"Ya, (proses transisi) ini dimatangkan lah seminggu-dua minggu ini segera diumumkan karena memang sudah semuanya sudah (landai)," jelasnya.

Jokowi menyampaikan jumlah kasus beberapa hari terakhir hanya 217, dengan kasus aktif 10.200. Kemudian, kata dia, capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia juga sudah diatas 452 juta dosis.

"Sehingga kita kemarin rapat dan sudah kita putuskan untuk masuk ke endemi," tutur Jokowi.

Infografis 6 Cara Ini Bisa Cegah & Obati Pasien Covid-19? (Liputan6.com/Triyasni)

Bansos
Peristiwa
Bantuan sosial (bansos) adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
Lihat Selengkapnya
Bansos
Pandemi COVID-19
Penyakit
Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 di seluruh dunia
Lihat Selengkapnya
Pandemi COVID-19
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
blt
Bisnis
BLT adalah program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya kepada masyarakat miskin.
Lihat Selengkapnya
blt
kemiskinan
Publik
Kemiskinan adalah keadaan miskin.
Lihat Selengkapnya
kemiskinan
pemulihan ekonomi
bantuan sosial
Bansos 2023
Bantuan Langsung
Bantuan Langsung Tunai