Ingin Jadi Kota Hutan Berkelanjutan, IKN Nusantara Butuh Dukungan Lintas Negara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dorong kolaborasi lintas negara untuk mewujudkan IKN Nusantara sebagai kota hutan berkelanjutan (sustainable forest city). (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Liputan6.com, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dorong kolaborasi lintas negara untuk mewujudkan IKN Nusantara sebagai kota hutan berkelanjutan (sustainable forest city).

Kolaborasi untuk mewujudkan mimpi IKN ini akan difokuskan pada enam lingkup area strategis, yakni program reforestasi, konservasi keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim dan adaptasi, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan perairan dan pesisir, serta pengelolaan kawasan lindung.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki lingkungan yang ada saat ini dengan mengubah tren deforestasi menjadi reforestasi. Sekaligus dari penggunaan energi bebasis bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan.

"Dalam mencapai hal tersebut, Otorita IKN membutuhkan dukungan untuk kolaborasi dari berbagai lembaga internasional. Karena IKN bukan hanya menjadi harapan perubahan bagi Indonesia, namun juga dunia," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/6/2023).

Sejumlah duta besar dari berbagai negara seperti Jepang, Finlandia, Spanyol, Swedia, Inggris, Belanda, hingga Uni Eropa turut menyampaikan dukungan untuk mencapai ambisi IKN untuk menjadi kota hutan.

Juga dalam mewujudkan 65 persen ruang hijau di wilayah IKN Nusantara, baik dengan berbagi pengetahuan maupun dukungan tenaga ahli dari masing-masing negara dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

"Dalam waktu dekat akan mewujudkan kolaborasi yang konkrit dan mendiskusikan lebih lanjut program-program utama bersama perwakilan dari berbagai negara," imbuh Bambang.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna A Safitri, menegaskan komitmen untuk mewujudkan IKN Nusantara sebagai kota hutan berkelanjutan. Dengan memastikan keterlibatan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dalam proses perencanaan, hingga pelaksanaan kebijakannya.

"Kami akan mengembalikan kejayaan hutan tropis Kalimantan. Tentunya ini tidak mudah tetapi dengan komitmen dan dukungan yang kami terima, kami optimis kota hutan akan dapat diwujudkan pada tahun 2045," ujar Myrna.

2 dari 3 halaman

Akhirnya Jokowi Buka-Bukaan Alasan Ingin Pindah Ibu Kota ke Kalimantan Timur

Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (24/2/2023). (Foto: Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta menuju Kalimantan Timur. Keputusan ini diumumkan pada Agustus 2023. Lokasi ibu kota tersebut adalah di Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sampai saat ini, Jokowi mengaku masih ditanya alasan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini. Ia pun menjelaskan,pemindahan IKN dilakukan karena Jakarta sudah terlalu padat penduduk dan 56 persen penduduk RI ada di Pulau Jawa.

“Perlu saya sampaikan 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, dan yang terpadat itu di Jakarta,” kata Jokowi dalam acara Indonesia Emas 2045 di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Jokowi menuturkan, 56 persen penduduk Indonesia atau 149 juta jiwa tinggal di Pulau Jawa. Padahal ada lebih dari 17 ribu pulau di Indonesia.

Begitu juga dengan Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi di Tanah Air sebagian besar di dumbang dari Pulau Jawa. Sehingga pulau-pulau lainnya hanya kebagian sisanya.

“Itu perlu pemerataan, GDP ekonomi kita 58 persen itu juga ada di Jawa. Yang 17 ribu pulau yang lain diberi bagian apa,” ungkapnya.

3 dari 3 halaman

Jakarta Terlalu Padat

BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,31 Persen — Ratusan kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat (10/2/2023). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV tahun 2022 mencapai 5,31 persen secara tahunan (yoy), angka tersebut sesuai dengan target APBN 2022 yang dipatok pemerintah sebesar 5,1-5,3 persen (yoy). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tak hanya itu, Jokowi menyebut Jakarta sudah terlalu padat. Jakarta sudah menjadi kota pendidikan, kota pariwisata, kota bisnis, kota ekonomi sampai kota pemerintahan. Akibatnya kemacetan di jalan sudah tidak bisa terhindarkan lagi.

“Beban jakarta itu sudah sangat terlalu padat sekali. Sebagai kota pendidikan sebagai kota pariwisata, sebagai kota bisnis, kota ekonomi, kota pemerintahan, macet semua kita sekarang ini dimana-mana,” tuturnya.

Makanya, sebagai kepala negara, Jokowi menilai beban yang ada di Jakarta harus dikurangi. Pemerataan harus dilakukan bukan dalam jangka pendek, tetapi jangka panjang.

“Oleh sebab itu beban harus dikurangi pemerataan harus dilakukan tidak dalam jangka setahun sampai lima tahun mendatang tapi juga melihat visi yang jauh ke depan,” katanya.