Realisasi APBN Bangun Rumah Layak Huni Capai Rp 2,7 Triliun di Semester I 2023

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Bank Dunia telah berkolaborasi melaksanakan Program National Affordable Housing Program (NAHP). Kolaborasi ini untuk membangun 263.520 unit rumah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Tujuan utama Program NAHP untuk meningkatkan akses terhadap perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Proyek NAHP telah berhasil mencapai dan memenuhi sebagian besar indikator proyek dalam menyalurkan 30.422 subsidi KPR BP2BT untuk pemilik rumah pertama, serta melayani 233.098 rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan. Melalui hibah dan dukungan teknis BSPS untuk peningkatan akses terhadap rumah layak huni," ujar Sektretaris Direktorat Jenderal Perumahan M Hidayat, Rabu (24/5/2023).

Hidayat menjelaskan, penyediaan rumah yang layak huni dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah menjadi prioritas Pemerintah RI. Namun, seiring bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, penyelesaian backlog perumahan dan pemenuhan target Program Sejuta Rumah (PSR) dengan ruang fiskal yang terbatas menjadi tantangan yang semakin berat.

"Saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tulus atas dukungan yang luar biasa, kerja sama tim, dan kemitraan dari Bank Dunia serta semua pihak yang terlibat dalam keberhasilan pelaksanaan NAHP. Program NAHP merupakan bagian dari solusi yang berkelanjutan dan terobosan yang signifikan, agar masyarakat akan terus menemui kesulitan untuk mendapatkan hak atas rumah layak huni," ungkapnya.

Pencapaian penyaluran dana NAHP, imbuhnya, juga menghadapi kendala di lapangan dan keterbatasan fisik yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. Meskipun demikian, NAHP berhasil menyalurkan bantuan BP2BT dan BSPS kepada segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan informal.

Kemudian, mengembangkan sistem Quality Assurance and Quality Control (QAQC) yang memberlakukan standar teknis dan aplikasi untuk fasilitator, masyarakat, dan pengembang, serta memastikan pembangunan rumah yang berkualitas dan layak.

NAHP juga turut dalam pengembangan Housing and Real Estate Information System (HREIS), studi mengenai sisi pasokan perumahan yang terjangkau, strategi untuk PT SMF (perusahaan pembiayaan sekunder perumahan) untuk mendorong pertumbuhan pasar KPR, pengembangan studi kasus untuk Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk perumahan terjangkau, serta Housing Policy Grand Design yang mendalam dan multidimensi.

Bank Dunia melalui NAHP juga dinilai telah meletakkan dasar bagi masa depan pengembangan sektor perumahan layak dan terjangkau di Tanah Air.

"Selain memberikan bantuan akses rumah layak huni bagi MBR melalui BSPS, NAHP juga mengadopsi penggunaan teknologi ferosemen dalam program BSPS untuk membangun rumah yang memenuhi standar dan mengurangi risiko gempa bumi bagi rumah tangga," kata Hidayat.

Manager Operasional Bank Dunia Regional Indonesia dan Timor-Leste Bank Dunia, Bolormaa Amgaabazar, menilai pesatnya urbanisasi telah menyebabkan besarnya permintaan rumah di seluruh Indonesia.

"Namun, negara ini menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan perumahan warganya, baik dalam hal kuantitas unit rumah maupun kualitas perumahan," sebut Bolormaa.

Ia mengatakan, NAHP membantu mendukung program perumahan Ppmerintah yang telah berlangsung lama. Khususnya dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi calon pembeli rumah pertama dengan produk subsidi KPR BP2BT, juga memenuhi kebutuhan para pekerja informal yang sebelumnya kurang terlayani.