Dukung Percepatan Hilirisasi dan Keberlanjutan Usaha, KKP Buka Gerai Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Layanan Gerai SKP bisa diakses dengan mudah oleh pelaku usaha dan semuanya gratis. Hal itu mencakup pemberian informasi atau konsultasi, pendampingan mutu, perizinan berusaha, pembuatan akun SKP online yang menjadi persyaratan penerbitan SKP. Budi menerangkan ini adalah langkah yang positif dari KKP untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. 

“Dengan adanya Gerai SKP ini, KKP berharap dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan ini dan meningkatkan produktivitas serta keberlanjutan usaha mereka,” terang Budi.

"Gerai SKP" di Kantor KKP tanggal 13-14 Juni 2023 merupakan Gerai SKP ke 5 yang sudah dilaksanakan oleh Ditjen PDS pada tahun 2023. Gerai SKP sebelumnya dilaksanakan di Cirebon, Yogyakarta, Tanggamus dan Bintan berhasil menerbitkan 46 SKP. Kemudian akan dibuka Gerai SKP lagi di beberapa daerah lain.

Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Ditjen PDS, Widya Rusyanto mengungkapkan salah satu terobosan yang dihadirkan ialah penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi pelaku usaha yang sudah mengantongi sertifikat mutu dan keamanan pangan yang setara, seperti PIRT.

"Kemudahan harus selalu kita berikan, jadi penerbitan SKP seperti ini merupakan bentuk keberterimaan atau pengakuan terhadap implementasi sertifikat mutu dan keamanan pangan lain yang sejenis," terang Widya.

Pelayanan SKP termasuk Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang diberikan kepada pelaku usaha skala menengah besar maupun mikro dan kecil melalui sistem online. Pada tahun ini, per 12 Juni 2023 telah diterbitkan 1.946 SKP, sedangkan pada tahun 2022 telah diterbitkan 3.614 SKP.

Manfaat SKP telah dirasakan pelaku usaha UMKM. Seperti penuturan Dewi Isabella, pemilik UKM Siomay Chipsy yang berlokasi di Jakarta Selatan. Konsumen semakin yakin pada produknya pasca adanya label SKP. Hal ini pun berpengaruh kepada peningkatan transaksi dan omzet yang mencapai sekitar Rp200 juta/bulan.

"Sertifikat SKP/GMP bisa lebih meyakinkan konsumen bahwa produk yang dijual aman untuk dikonsumsi serta menambah daya saing usaha,” tutur Dewi.

Sementara M. Imron, pemilik UMKM Larest mengaku pengurusan SKP sangat mudah dan bebas biaya. Dia menceritakan pengalamannya usai mengakses "Gerai SKP" yang dibuka di kantor KKP.

"Kami tidak dipungut biaya justru dilayani dengan baik ketika mengurus perpanjangan SKP," katanya. 

(*)