Banjir Modal Asing, Kewajiban Neto Investasi Internasional Indonesia Naik jadi USD 255,3 Miliar

Selain itu, aliran masuk investasi langsung juga tetap solid yang mencerminkan tetap terjaganya optimisme pelaku usaha terhadap prospek perekonomian nasional. Peningkatan posisi KFLN juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar dolar AS terhadap Rupiah sehingga mendorong kenaikan nilai instrumen keuangan domestik.

Bank Indonesia memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan I 2023 tetap terjaga sehingga mendukung ketahanan eksternal.

Hal ini tecermin dari rasio PII Indonesia terhadap PDB pada triwulan I 2023 yang tetap terjaga di kisaran 19,1 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 19,2 persen.

Disamping itu, struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang (94,0 persen) terutama dalam bentuk investasi langsung.

"Ke d​epan, Bank Indonesia meyakini kinerja PII Indonesia akan tetap terjaga sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 yang didukung sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah, serta otoritas terkait lainnya. Meskipun demikian, Bank Indonesia akan tetap memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian," pungkasnya.

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan alias Zulhas mengajak Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Bin Tengku Abdul Aziz untuk membangun rumah sakit di kawasan luar Pulau Jawa. 

Hal itu dikatakan Zulkifli Hasan usai keduanya bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Rabu (7/6/2023).

“Sektor rumah sakit di luar Pulau Jawa belum semaju di Pulau Jawa. Ini akan menjadi peluang yang besar untuk berinvestasi di sektor rumah sakit di luar Pulau Jawa,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis. 

Selanjutnya, kedua Negara itu juga akan mendiskusikan rencana penandatanganan  Perjanjian Perdagangan Perbatasan atau Border Trade Agreement (BTA) Indonesia–Malaysia yang akan akan dilaksanakan pada Kamis (8/6/2023).

Pemimpin Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap penandatanganan BTA dapat memfasilitasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. 

Selain itu, para menteri juga membahas kebijakan deforestasi yang mendiskriminasi negara berkembang Uni Eropa. 

Mendag menambahkan, Keduanya sepakat untuk bekerja sama secara erat karena Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan yang sama dalam melindungi rakyat dan petani kecil.