Terganjal Pandemi, Target Kemiskinan Ekstrem 0% di 2024 Sulit Terwujud

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, menyoroti angka kemiskinan ekstrem di Indonesia yang bisa melonjak hingga 6,7 juta jiwa pada 2024.

Gara-garanya, basis perhitungan penduduk miskin yang digunakan secara global berbeda dengan yang digunakan pemerintah selama ini.

Suharso menjabarkan, selama ini pemerintah menggunakan basis perhitungan masyarakat miskin ekstrem dengan garis kemiskinan sebesar USD 1,9 purchasing power parity (PPP) per hari. Padahal, secara global sudah USD 2,15 PPP per hari.

"Kita sukses juga mengatasi kemiskinan ekstrem. Angkanya kita menggunakan USD 1,9 per kapita. Tapi begitu angkanya dikasih naik ke USD 2,15 (per kapita), lalu saja yang ekstrem poverty itu jadi 6,7 juta, naik 2 juta," kata Suharso dalam acara Rektor Berbicara Untuk Indonesia Emas 2045 untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Selasa (6/6/2023).

Lebih lanjut, Suharso coba menengok China yang kini berkembang jadi salah satu kekuatan utama ekonomi dunia. Padahal, Negeri Tirai Bambu dulu disebutnya berada di belakang Indonesia.

Menurut dia, ekonomi China sukses berkembang pesat dan menyeluruh lantaran pemerintahnya berhasil mengendalikan perusahaan e-commerce raksasa Alibaba, untuk bisa masuk hingga ke sektor tenaga kerja terkecil.

"China, pada waktu menghadapi pandemi, mereka justru mengumumkan sudah tidak punya kemiskinan ekstrem. Dan yang berjasa di situ adalah Alibaba. Alibaba kemudian dipaksa oleh pemerintahnya untuk menyiapkan satu marketplace," tuturnya.

"Sehingga para petani, pekebun, pekerja di tingkat paling bawah bisa langsung kepada end user. Hasilnya, secara mulai dari kelompok kecil, besar, perkotaan, dan selesai mengenai kemiskinan ekstrem," ujar Suharso.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri optimis kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa ditekan hingga 0 persen.

Dia mengingatkan, amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 telah menyatakan fakir miskin dan anak telantar harus dipelihara oleh negara.

Megawati mengatakan dirinya terus berkomunikasi dengan Presiden Jokowi soal bagaimana menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia.

"Saya sama Pak Jokowi tidak janjian. Tetapi itu mengekspresikan, bahwa saya dan Pak Jokowi sering, bukan sering, acapkali, satu tujuan di dalam membangun bangsa dan negara ini. Memang tagline (Rakernas III) kami itu sebetulnya seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena itu ada di Undang Undang Dasar bahwa fakir miskin itu harus diurus oleh negara," kata Megawati usai pembukaan Rakernas PDIP bertema Fakir Miskin Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara, Senin (6/6/2023).

Megawati menyebut, kemiskinan bisa teratasi apabila ada kemauan dari semua stake holder untuk menerapkan UUD 1945.

"Pertanyaannya apakah bisa? Bisa, kalau kita semua sepakat untuk melakukan hal itu. Karena tentunya para pendiri bangsa kita itu di dalam memasukkan kalimat-kalimat yang menurut saya baik dalam Undang Undang Dasar, maupun juga pada uraian Pancasila. Itu menurut saya sangat matang dan bernas,” sambung Megawati. 

Maka, Megawati mendorong agar persatuan bangsa harus terus digelorakan dalam mewujudkan keinginan mengentaskan kemiskinan di tanah air.

"Lalu dengan demikian maka yang diperlukan memang persatuan," tegas Megawati.

Megawati menambahkan, bahwa persatuan tidak hanya dipandang sebagai sebuah perilaku dan fisik. Namun, pentingnya kesamaan jiwa dalam memerangi kemiskinan ekstrem di masyarakat.

"Persatuan itu bukan fisik saja, tetapi juga jiwa. Kalau kita mau maju, saya sangat yakin seluruh rakyat mendukung apa yang akan dilakukan. Dari kata-kata itu sangat benar dan sebenarnya mudah untuk dilakukan. Karena apa? Karena negara kita ini sangat kaya sekali," terang Megawati.