Wamen BUMN Minta Merger Damri dengan PPD Contoh Pelindo hingga BSI, Ini Alasannya

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkap rencana Perum Damri setelah resmi merger dengan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Salah satunya adalah memunculkan bus dengan model baru.

Kendati begitu, pria yang karib disapa Tiko ini belum mengungkap lebih rinci dari rencana tersebut. Hanya saja, dia berharap proses merger ini bisa mendongkrak kinerja dari Perum Damri dalam beberapa tahun kedepan.

"Integrasi bisa membangun bus model baru, rute-rute baru dan diharapkan 1-2 tahun ke depan tentunya kinerja keuangan dari entitas yang bergabung ini menjadi lebih baik," ujarnya dalam Perayaan Penggabungan Perum PPD ke dalam Perum DAMRI, di Jakarta, Senin (19/6/2023).

Melalui merger ini, Tiko menyebut Perum Damri bisa semakin kompetitif di sektor industri angkutan jalan. Apalagi, sebagai BUMN yang memegang tugas untuk memberikan pelayanan publik dan menciptakan nilai (value creation).

Dia berharap, keduanya bisa berjalan efektif setelah Damri dan PPD bergabung menjadi satu perusahaan.

"kita tau bahwa transportasi jalan adalah sektor yang terfragmentasi banyak pemainnya sengit. maka dari itu pesan pertama, jadikan momentum untuk membangun Damri yang lebih kompetitif, bisa bersaing, bisa menciptakan profit dan melayani masyarakat secara lebih baik," kata dia.

"Tentunya kami mengharapkan sesuai dengan SK PMO akan kita ubah menjadi SK integrasi dan percepatan, bahwa merger ini telah selesai dan integrasinya dilaksanakan. integrasi sistem, integrasi human capital, integrasi layanan, dan percepatan pengembangan ke depan. baik percepatan dar sisi rute, peningkatan layanan, dan juga pertrbaikan dari sektor keuangannya," sambung Tiko.

Sementara itu, terkait karyawan kedua BUMN Transportasi Darat ini, Tiko menyebut merger merupakan momentum untuk meningkatkan kapasitas. Termasuk dalam upaya melakukan transformasi di sisi karyawan Perum Damri.

"Jadi ini merupakan satu paket semua, tidak bisa di lepas-lepas dan jadikan ini momentum untuk transformasi culture juga bagi seluruh pegawai Damri," tegasnya.

Terpisah, Direktur Utama Perum Damri Setia N. Milatia mengungkap nasib karyawan PPD. Dia memastikan kalau karyawan Perum PPD tidak ada yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dia menegaskan setelah resmi merger, seluruh karyawan itu diserap ke Perum Damri.

"Diserap semua ke Damri," ujarnya saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Diketahui, keputusan merger ini keluar setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perum PPD ke Dalam Perum Damri pada 6 Juni 2023 lalu. Adanya aturan ini juga menjadikan aset milik Perum PPD menjadi dikuasai oleh Perum Damri.

"Jadi kalau dari PP 30/2023 itu otomatis PPD itu secara legal tidak ada lagi, karena sudah digabungkan. Jadi semua tanggungjawab aset dan kewajiban beralih kepada Damri," ujar Setia.