Kawasan Kumuh Sulit Dihapus Jika Warga Tak Punya Rasa Memiliki

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian PUPR tengah berupaya untuk menghapus kawasan kumuh di Indonesia. Namun, langkah tersebut perlu ada upaya menyeluruh yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan peran masyarakat menjadi penting dalam menjaga kawasan yang sudah ditata menjadi tidak kumuh. Sejauh ini progres penataan pun terus digenjot Kementerian PUPR.

Diana menguraikan, melalui National Slum Upgrading Project (NSUP) - Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), yang berkolaborasi dengan Bank Dunia, pemerintah mampu memangkas 39.094 hektar lahan kumuh hingga 2022. Di sisi lain, ada target RPJMN 2020-2024 yang menyisakan 3.125,7 hektar lahan yang perlu dibenahi hingga akhir 2024 mendatang.

"Mulai saat ini ktia harus evaluasi, walaupun sebenarnya Bank Dunia juga sudah melakukan evaluasi semuanya. Kita juga dapat apresiasi terkait dengan penanganan kumuh ini, ktia harus bangga dengan semua ini," ujarnya dalam Workshop Nasional bertajuk 'Semangat Merangkai Aksi Keberlanjutan Penanganan Kumuh', di Hotal Bidakara, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Kendati begitu, Diana mengaku belum puas atas capaian yang ada. Dia meminta ada upaya menyeluruh seperti keterlibatan masyarakat dalam menjaga hasil penataan kawasan kumuh.

"Tapi saya belum puas, karena masih ada PR (pekerjaan rumah) 3.000 (hektare) tadi, berarti belum semuanya dan apakah itu bisa berkelanjutan?," ungkapnya.

"Ini yang mesti kita pikirkan, gimana caranya, agar masyarakat itu juga ada rasa memilikinya. Kalau masyarakat gak ada rasa memilikinya, 'yaudah, itu kan kawasan, saya kan rumahku aja', padahal Kotaku kan kawasannya yang harus ktia pikirkan juga," sambung Diana.

2 dari 4 halaman

Menteri PUPR Geram

Angka Kemiskinan di Indonesia Turun — Warga beraktivitas di permukiman kumuh Muara Baru, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi 26,5 juta orang per September 2021 dari sebelumnya mencapai 27,54 juta orang pada Maret 2021. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Diberitakan sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono disebut-sebut geram karena kawasan kumuh di Indonesia tak kunjung bisa tertata rapi. Menyusul, ada sejumlah pengerjaan penataan kawasan kumuh yang menyisakan pekerjaan rumah (PR) dari tahun ke tahun.

Hal ini diungkap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti. Dia menuturkan, dari target penanganan kawasan kumuh seluas 10.000 hektare pada periode 2020-2024, masih tersisa 3.125,7 hektare yang perlu digarap.

"Tapi masih ada 3.125 hektar yang belum tertangani, masih ada sisa 3.000 hektar, tapi jangan nambah lagi ya, ini setiap tahun nambah-nambah-nambah lagi. Harusnya stop," ujarnya dalam Workshop Nasional bertajuk 'Semangat Merangkai Aksi Keberlanjutan Penanganan Kumuh', di Hotal Bidakara, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

3 dari 4 halaman

Target

Menurut bahan paparannya, pada RPJMN 2015-2019, ditargetkan penataan kawasan kumuh seluas 38.431 hektar. Namun, capaian hingga akhir 2022 hanya mampu tertangani seluas 32.222 per 2019.

Kemudian, target RPJMN 2020-2024 seluas 10.000 hektare kawasan kumuh bisa ditangani. Dengan persentasi yang sudah digarap seluas 6.782 hektar, atau adalah 68,7 persen.

"Masyarakatnya juga sudah berubah, infrastrukturnya juga sudah ada, harusnya masyarakatnya itu berubah," kata dia.

"Ini yang sering bapak menteri marah, 'kamu hanya memberikan infrastruktur saja, tapi masyarakatnya apakah sudah berubah? pola hidupnya sudah berubah atau belum?, ekonominya sudah berubah atau belum?' dan ini yang sering ditanyakan bapak menteri kepada kami," sambung Diana.

4 dari 4 halaman

Evaluasi

Menindaklanjuti hal itu, Diana meminta setiap jajaran terkait bisa turut melakukan evaluasi dari pelaksanaan program yang ada. Utamanya dalam proses penataan kawasan kumuh dari yang sudah dijalankan sebelumnya.

"Nanti mohon dievaluasi, hari ini kita melakukan evaluasi, rembug, kira-kira berubah atau enggak, kalau enggak berubah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau melanjutkan penanganan kumuh ini lagi, karena kita masih ada PR tadi," kata Diana.

"Nah ini coba kita evaluasi jadi jangan hanya sudah bagus, Parit Nanas (Pontianak) bagus, Banjarmasn bagus, tapi kalau gak diopeni (diurus) satu-dua tahun tanamannya juga sudah gak tumbuh, bangunannya mungkin gak terawat, reot semuanya bahkan mungkin juga sudah gak karu-karuan. Ini harus dievaluasi semuanya," sambung dia.