Brantas Abipraya Komitmen Wujudkan Persaingan Usaha yang Sehat di Industri Konstruksi

Dalam kesempatan ini, KPPU berbagi pemahaman mengenai hukum persaingan usaha bersama Brantas Abipraya. Dalam sambutannya, DR. M. Afif Hasbullah, S.H., M. HUM., Ketua KPPU berharap Brantas Abipraya selanjutnya dapat menyusun upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan memastikan setiap strategi bisnis yang diterapkan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat dan menjaga kepatuhan terhadap UU No. 5/1999. 

“Saya sangat mengapresiasi bahwa Brantas Abipraya telah melakukan pendaftaran ke KPPU untuk mengikuti program kepatuhan persaingan usaha. Hal ini tentu akan memberikan nilai tambah positif bagi Brantas Abipraya dalam upaya penerapan tata kelola perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat,” ujar DR. M. Afif Hasbullah, S.H., M. HUM.

Dikatakannya juga, KPPU berharap kesempatan sosialisasi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan UU No.5 Tahun 1999 dan persekongkolan tender, dari sudut pandang otoritas persaingan usaha. Tak hanya itu, KPPU juga mengharapkan langkah yang sangat baik dari Brantas Abipraya ini, dapat diikuti oleh pelaku usaha lain di industri konstruksi Indonesia.

Sugeng menegaskan bahwa meningkatnya tingkat persaingan dalam industri konstruksi Indonesia menjadi sebuah penanda signifikan bahwa Pemerintah terus mendukung perekonomian masyarakat melalui pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan pada seluruh Insan Abipraya yang hadir pada kegiatan ini, untuk mengetahui secara komprehensif signifikansi kepatuhan persaingan usaha guna mendukung kinerja dan akuntabilitas perusahaan,” imbuh Sugeng. 

Tentunya BUMN yang unggul dalam pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) khususnya bendungan ini senantiasa menjaga etika bisnis dan organisasi yang baik dalam rangka mewujudkan reputasi yang kredibel. Selanjutnya, dipercaya oleh seluruh stakeholder, melaksanakan tata kelola perusahaan secara prudent, serta terhindar dari pelanggaran hukum yang dapat merugikan perusahaan.

(*)