Temuan BPK: Proyek 13 BUMN Pakai Dana PMN Rp 10,4 Triliun Belum Beres

Temuan BPK kedua yakni mengenai pencairan tambahan PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) atas penugasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). BPK mencatat, proses pencairan dana PMN itu termasuk lambat.

BPK mencatat, seharusnya bagi BUMN yang mendapat penugasan jangka panjang dan untuk hajat hidup orang banyak, proyek pekerjaan harus segera dikerjakan tanpa menunggu PMN cair.

Untuk pendanaan pekerjaan tersebut, selama tahun 2019-2021 PT HK melakukan bridging pinjaman jangka pendek yang akan dipenuhi setelah PMN cair sebesar Rp4,25 triliun dengan bunga pinjaman sebesar Rp101,00 miliar.

"Permasalahan tersebut mengakibatkan PT HK menanggung tambahan beban keuangan perusahaan dari tahun 2019-2021 berupa bunga pinjaman jangka pendek sebesar Rp101,00 miliar dalam rangka memenuhi pendanaan pengusahaan JTTS," tulis BPK.

Sebagai upaya solusi, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Wakil Menteri BUMN untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kemenkumham, serta Sekretariat Negara, untuk bersama-sama membuat jadwal dan rencana pelaksanaan dan percepatan proses pencairan dana PMN, sehingga proses pencairan dana PMN dapat dilaksanakan setelah UU APBN disahkan.

Temuan BPK ketiga adalah tak adanya prioritas pemberian PMN kepada HK untuk proyek JTTS dan kepada PLN sebagai pelaksana rencana usaha oenyediaan tenaga liatrik (RUPTL). Keduanya tidak didukung dengan prioritas alokasi PMN, yaitu tidak terdapat pencairan PMN di tahun 2017 dan 2018.

Dampaknya, Hutama Karya harus menambah jumlah pinjaman sebesar Rp 13,16 triliun dengan beban bunga sebesar Rp 2,86 triliun dan PT PLN harus menambah jumlah pinjaman sebesar Rp10 triliun dengan beban bunga sebesar Rp529,00 miliar. Akibatnya, PT HK dan PT PLN menanggung tambahan beban keuangan perusahaan tahun 2017-2021 masing-masing sebesar Rp2,86 triliun dan Rp529,00 miliar.

"Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menyusun langkah-langkah mitigasi risiko atas kekurangan pendanaan di BUMN pada penugasan jangka panjang dan berkoordinasi dengan pihak terkait, di antaranya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempertimbangkan penyediaan fasilitas pendanaan dari perbankan yang tidak memberatkan BUMN yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah," tulis laporan itu merinci.

Informasi, secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PMN di BUMN mengungkapkan 10 temuan yang memuat 12 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 10 kelemahan SPI dan 2 permasalahan 3E sebesar Rp10,49 triliun.