Maksimalkan Potensi Desa, OJK Mulai Gebrakan Ekosistem Keuangan Inklusif

Lebih lanjut, Friderica melihat peluang selanjutnya. Adanya pendampingan dimaksudkan untuk membuka peluang perluasan skala usaha. Artinya, dibutuhkan dukungan pembiayaan dari sektor keuangan yang legal.

"Nah intinya kita ingin membuka akses terhadap keuangan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita melihat masyarakat kita yang butuh akses keuangan misalnya kemudian malah kena nanti kepada rentenir," tegasnya.

Pada saat yang sama, juga diberikan edukasi pada generasi muda untuk segera mengakses produk jasa keuangan. Misalnya, dengan program pembuatan rekening untuk pelajar.

"Tadi anak-anak juga kita bukakan rekening tabungan untuk simpel ya, simpanan pelajar. Jadi, kemudian nanti pasca inkubasi itu seperti apa. Jadi kita akan melihat bagaimana kemudian dampaknya kepada masyarakat," pungkas Friderica Widyasari Dewi.

Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memulai gerakan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Kampuang Minang Nagari Sumpu, di Sumpur, Tanah Datar, Sumatera Barat. Langkah ini jadi upaya agar masyarakat melek akan produk keuangan yang legal.

Alhasil, masyarakat khususnya di pedesaan tak akan terjerat oleh bahaya dari pinjaman online ilegal dan produk tak resmi lainnya. Upaya ini juga menjadi salah satu cara untuk menggenjot tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan di wilayah pedesaan.

"Memang di desa lain ada, tapi memang tidak dibuatkan acara yang semacam ini. Karena itu di banyak KR/KO (kantor regional/kantor OJK) sudah juga melakukan, cuma memang gongnya saat ini," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa, dalam Media Gathering, di Batusangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat, ditulis Kamis (22/6/2023).

Dia menerangkan, OJK yang menjadi inisiator adanya gerakan yang melibatkan berbagai pihak terkait ini. Berbeda dengan program lainnya, kali ini penguatan inklusi keuangan digarap bersama-sama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

"Jadi intinya di sini ada BI, OJK, pemerintah kabupaten, ada industri jasa keuangan 'yuk kita kumpulin buat program edukasi masyarakat', buat program untuk meningkatkan literasi dan program supaya masyarakat itu hanya menggunakan produk-produk yang legal yang sudah dimiliki oleh IJK (industri jasa keuangan). Jadi kalau istilah zaman (sekarang) yang kita dengan business matching," tuturnya.

Aman menyebut, langkah awal ini menyasar ke desa wisata dengan potensi UMKM yang bisa dikembangkan. Sebagai contoh, di Nagari Sumpur ini punya potensi pengolahan ikan bilih dan produk turunan buah sawo.

Dia melihat, agar bisa meningkatkan kapasitas produksi dan perluasan pasar, maka diperlukan adanya akses pembiayaan. Maka dari itu, penggunaan sumber pembiayaan yang legal menjadi penting untuk diketahui masyarakat.

"Jadi ada masyarakat, pelaku usaha kita kumpulin, dia kegiatannya apa, dalam kasus ini ikan bilih, ada yg namanya pengolahan produk2 dari sawo. Lah, kalau mereka pengin besar tentunya butuh pendanaan, pendanaan dari mana ya kita tawarkan ‘ini loh ada bank-bank di sekitar anda yg bisa yg bisa memberikan pembiayaan’ sehingga skala usahanya itu akan bisa lebih luas," terangnya.

Sejalan dengan itu, pendampingan terhadap pengolahan produk hingga pemasaran juga jadi perhatian. Di sisi lain, pengetahuan soal pengelolaan keuangan juga bakal jadi materi yang diberikan kepada masyarakat pedesaan.

"Nah begitu makin besar, maka dia memerlukan pengelolaan keuangan yg semakin baik, jangan dicampur aduk antara uang pribadi dan usaha, nah terus bagaimana caranya hitung untung-rugi, itu kan ada ilmunya," katanya.

"Intinya gitu aja sebenarnya. Intinya OJK fasilitasi, mempertemukan berbagai pihak itu untuk mendidik masyarakat supaya lebih pintar, melek keuangan dan tahu bahwa ternyata banyak sekali produk-produk yang bisa mereka manfaatkan," sambung Aman Santosa.