Pertama Sejak 62 Tahun, Utang Inggris Melompati Pendapatan Nasional

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan Indonesia tak pernah mengalami gagal bayar utang. Utang Indonesia yang bertambah juga diimbangi dengan kemampuan membayar utang yang meningkat.

"Alhamdullilah dalam sejarah Indonesia tidak pernah default atau gagal bayar utang,” ujar Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan, dikutip dari Antara, ditulis Kamis (15/6/2023).

Selain itu, Deni membenarkan utang pemerintah saat ini menembus tingkat tertinggi sejak Indonesia merdeka pada 1945. Hal ini seperti disampaikan oleh Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Akan tetapi, Deni menuturkan, pernyataan JK tidak lengkap.

"Selama APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita defisit, artinya pendapatan kita masih lebih kecil dari belanja, maka nominal utang kita meningkat. Jadi, pernyataan itu berlaku sejak zaman Presiden Soekarno,” tutur dia.

Deni menuturkan, utang negara akan terus meningkat lebih tinggi dari masa pemerintahan sebelumnya. Namun, saat ini Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga mencapai tingkat tertinggi sejak Kemerdekaan Indonesia.

Deni menambahkan, utang Indonesia yang meningkat turut diimbangi oleh kemampuan membayar utang yang juga meningkat.  Dengan demikian, utang pemerintah dalam kondisi yang aman dan tidak berbahaya.

Selain itu, Deni mengatakan, Pemerintah Indonesia saat ini bisa kelola utang dengan baik. Pengelolaan tersebut tercermin dari posisi utang yang masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Adapun utang pemerintah per April 2023 tercatat sebesar Rp7.849,89 triliun. Jumlah tersebut turun Rp28,19 triliun dari Maret 2023 yang tercatat sebesar Rp7.879,07 triliun. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,15 persen.

Catatan tersebut masih berada di bawah batas aman atau thresold rasio utang pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang maksimal 60 persen dari PDB dan defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB.

Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada akhir April 2023 tercatat sebesar USD 403,1 miliar atau setara dengan Rp 6.028 triliun (kurs 14.954 per dolar AS). Utang Luar Negeri ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi ULN akhir Maret 2023 sebesar USD 403,3 miliar. 

"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta," jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Kamis (15/6/2023).

Disisi lain, kata Erwin, utang pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada akhir April 2023 tercatat sebesar USD 194,1 miliar, relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD 194,0 miliar.

"Secara tahunan posisi ULN pemerintah tumbuh 1,8 persen (yoy) setelah mengalami kontraksi 1,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya," kata Erwin.

BI menilai perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.