DPR Minta 80 Kursi Haji Kelas Bisnis, Garuda Indonesia: Sudah Dipesan Agen

Kementerian BUMN mengaku senang dengan adanya permintaan anggota DPR RI kepada Garuda Indonesia untuk menyediakan 80 kursi haji kelas bisnis.

Staf Khusus Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, menegaskan bahwa kursi penerbangan haji itu tidak diberikan secara cuma-cuma.

"Saya perlu jelaskan, DPR bukan minta gratis, DPR tuh bayar. Mereka minta bisnis karena mereka bayar bisnis. Jadi itu bukan betul-betul fasilitas khusus dikasih ke DPR. Sama kayak yang lain," jelas Arya dalam acara Ngopi BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (22/6/2023).

Oleh karenanya, ia justru mengaku senang lantaran Garuda Indonesia bisa mendapat cuan berkat menjual 80 kursi kelas bisnis untuk penerbangan haji.

"Kalau tadi misalnya tidak minta gratis, yang untung siapa? Kami untung besar. Jadi kalau DPR pesan itu, BUMN untung besar. Margin gede. Jadi kami bukannya tertekan dengan DPR, kami bahagia," ungkapnya.

Sehingga, Arya meminta instansi pemerintah mengikuti jejak DPR memesan tiket Garuda Indonesia untuk perjalanan dinas. Ia pun berharap aparatur sipil negara alias PNS bisa ikut bantu booking tiket Garuda Indonesia sejak jauh-jauh hari.

"Kalau bisa kementerian, pemerintah lainnya pakai Garuda semua tiketnya, jangan pakai yang lain. Pesan jauh-jauh hari. Kalau ada perjalanan dinas, pesan lah tahunan," sebut Arya.

"Itu bukan permintaan khusus, justru kami bahagia. Alokasi kami sudah terpenuhi jauh-jauh hari. Yang namanya bisnis, kalau ada yang pesan jauh-jauh hari, itu pasti menguntungkan," dia menambahkan.

Tak hanya Garuda Indonesia, Arya juga berharap instansi pemerintah bisa menyokong bisnis perusahaan BUMN di sektor lain.

"Sama seperti hotel. Kalau bisa kepada semua kementerian, pemerintah, kalau ada rapat kerja pakai lah hotel BUMN, pesan lah setahun sebelumnya. Jadi okupansi kami bagus," pungkasnya.