Jurus Kementerian PUPR Genjot Skill dan Daya Saing SDM Konstruksi

Kementerian PUPR menggelar Lomba Tenaga Kerja Konstruksi di Jogja Expo Center, Yogyakarta. Lomba Tenaga Kerja Konstruksi merupakan rangkaian dari kegiatan Konstruksi Indonesia 2023 yang puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 1-3 November 2023 di Jakarta Internasional Expo (JIEXPO) Jakarta. (Dok. Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra melakukan kunjungan peserta Lomba Tenaga Kerja Konstruksi di Jogja Expo Center, Yogyakarta. Lomba Tenaga Kerja Konstruksi merupakan rangkaian dari kegiatan Konstruksi Indonesia 2023 yang puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 1-3 November 2023 di Jakarta Internasional Expo (JIEXPO) Jakarta.

Dirjen Bina Konstruksi menyampaikan kegiatan lomba tenaga kerja konstruksi juga untuk memberikan apresiasi terhadap tenaga kerja yang berprestasi dan memotivasi tenaga kerja untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dalam pembangunan infrastruktur nasional.

“Persaingan dalam perlombaan ini juga akan berdampak pada meningkatnya skill kompetensi bagi pekerja konstruksi agar dapat memenuhi standar yang dibutuhkan oleh beberapa industri tanah air, tentunya ini sangat positif sekali” Ucap Dirjen Bina Konstruksi dikutip Sabtu (24/6/2023).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pembina jasa konstruksi telah berupaya keras untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi. Selain itu, Kementerian PUPR memiliki program-program yang matang dan amat bermanfaat bagi kompetensi para tenaga kerja konstruksi Indonesia.

Selain itu pula untuk menjamin mutu pekerjaan konstruksi serta kehandalan sektor konstruksi maka sertifikasi atau pelatihan di bidang jasa konstruksi diwajibkan dalam Undang-Undang No.02 Tahun 2017 dengan demikian tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat konstruksi terampil.

Tujuan diselenggarakannya lomba tenaga kerja Konstruksi tersebut adalah dalam upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja konstruksi, bahwa dengan semakin meningkatnya nilai investasi sektor konstruksi dari tahun ke tahun di Indonesia, maka kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan handal juga akan semakin besar yang akhirnya akan meningkatkan produktifitas nasional.

Kegiatan lomba tenaga kerja konstruksi di ikuti 5 Provinsi di Indonesia yakni; Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Bali.

Pelaksanaan kegiatan lomba tersebut di fasilitasi oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, adapun bidang yang dilombakan para tenaga kerja konstruksi adalah dengan kategori individu pembangunan rumah mini diantaranya; PL Gedung, Supervisor K3 Konstruksi, Tukang Pasang Bata, Tukang Pasang Keramik, Tukang Pasang Plumbing, Tukang Pasang Baja Ringan, Tukang Cat, selanjutnya pada kategori individu antara lain; Juru Gambar Building Information Modelling (BIM), Operator Excavator, ada juga kategori beregu; Rumah Mini, Surveyor/Juru Ukur.

2 dari 3 halaman

Era Revolusi Industri 4.0, Kementerian PUPR Siapkan Big Data Rantai Pasok Konstruksi

Pemerintah Batasi Baja Impor Masuk RI Mulai 20 Januari 2019 — Pekerja membangun konstruksi bangunan bertingkat di Jakarta, Jumat (18/1). Pemerintah akan membatasi baja impor yang masuk ke Indonesia mulai 20 Januari 2019. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk menyiapkan big data untuk rantai pasok industri jasa konstruksi nasional sesuai dengan Revolusi Industri 4.0.

Seperti diketahui, Era Revolusi Industri 4.0 mendorong dunia pada inovasi digital, tak terkecuali dalam bidang industri konstruksi. Kebutuhan masyarakat akan adanya data yang mudah untuk diakses kapan saja dan dimana saja, mendorong industri konstruksi untuk meningkatkan pelayanan melalui ketersediaan informasi.

Adanya Internet of Things (IoT) menjadi peluang yang besar bagi berbagai pihak dalam menyajikan dan mengakses informasi secara luas dan mendalam.

Hal ini yang kemudian dijadikan dasar bagi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk meluncurkan suatu platform yang menyajikan berbagai informasi terkait Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (SDMPK) melalui sistem informasi berbasis teknologi yang disebut dengan Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK).

“Platform ini merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi atau SIJKT yang digagas oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi,” terang Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud dikutip Jumat (16/6/2023).

Nicodemus menambahkan, pembuatan SIMPK ini dilandasi oleh Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material Peralatan Konstruksi (SDMPK). SIMPK ini sendiri diharapkan dapat memberikan data serta informasi yang kredibel terkait supply and demand SDMPK yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Ia menyebut, terdapat beberapa fitur utama yang ditawarkan SIMPK. Fitur tersebut meliputi sajian data, layanan pencatatan SDMPK, perhitungan demand MPK dan nilai capaian TKDN serta layanan konsultasi MPK.

“Sajian informasi dalam SIMPK terbagi menjadi dua yaitu Informasi Material Konstruksi (semen, baja konstruksi, baja Ringan, dan lain-lain) serta Informasi Peralatan Konstruksi (batching plant, asphalt mixing plant dan alat berat). Layanan pencatatan SMPK merupakan layanan yang diperuntukkan bagi para produsen SDMK maupun pemilik SDPK baik Perusahaan, Kementerian/Lembaga atau Perseorangan dalam upaya penghimpunan data,” terang Nicodemus lagi.

3 dari 3 halaman

Capaian TKDN

Beton Bisa Menjadi Bahan Bangunan Hunian yang Berkualitas dan Tidak Mudah Keropos. — Ilustrasi gambar bangunan konstruksi dengan beton. (Free-Photos/pixabay.com)

Ia menambahkan, fitur perhitungan demand MPK dan nilai capaian TKDN menawarkan layanan perhitungan estimasi demand MPK dan TKDN proyek Infrastruktur di Kementerian PUPR.

Terakhir, SIMPK juga menawarkan fitur layanan konsultasi seputar material dan peralatan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan. Berbagai kemudahan informasi dan layanan diberikan DJBK melalui SIMPK, harapannya hal ini dapat meningkatkan sirkulasi usaha dalam industri konstruksi di Indonesia.

Upaya-upaya pemenuhan data di SIMPK ini pun mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI). Ketua Umum ARFI, Nicolas Kesuma mengatakan, ARFI yang mewadahi perusahaan-perusahaan penghasil baja ringan terbesar di Tanah Air, siap bersinergi guna mendukung upaya tersebut.

“ARFI sebagai salah satu asosiasi binaan Kementerian PUPR tentunya menyambut baik upaya ini. Kami juga berterima kasih kepada Dirjen Bina Konstruksi yang telah membangun SIMPK dan menyusuk E Katalog sektoral ini sehingga ARFI bisa memfasilitasi seluruh anggota kami agar memiliki akses yang sama di dalam daftar belanja nasional Kementerian PUPR,” terang Nicolas.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
konstruksi