Tolak Saran IMF Soal Ekspor Nikel, Bahlil: Ada Standar Ganda yang Dibangun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menegaskan Pemerintah Indonesia tidak perlu mengikuti rekomendasi Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) terkait menghapus kebijakan larangan ekspor nikel.

"Dia (IMF) merekomendasikan untuk tetap melakukan ekspor bahan baku. (Padahal) Eropa dan dunia telah membangun sebuah konsensus tentang pembangunan yang berkelanjutan lewat SDGs lingkungan, kemudian lapangan pekerjaan untuk masyarakat, pemberdayaan dan green," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi sebagai Bentuk Kedaulatan Negara, Jumat (30/6/2023).

Menurut Bahlil, jika Indonesia masih tetap melakukan ekspor bahan baku maka akan banyak kerugian yang didapat, seperti pengelolaan lingkungan yang buruk, lapangan kerja tidak ada, dan tidak ada nilai tambah dari hasil ekspor.

"Akibat rekomendasi ini, jadi ini menurut saya ada standar ganda yang dibangun," ujar Bahlil.

Kenapa Cuma Indonesia yang Diusik 

Kemudian, di saat bersamaan beberapa negara juga menerapkan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku, salah satunya Amerika melarang ekspor semikonduktor. Namun, yang menjadi pertanyaan Bahlil, kenapa hanya Indonesia yang diusik terkait kebijakan tersebut.

"Jadi, kenapa negara kita yang diusik dan menurut saya ini menyangkut wibawa negara ini, menyangkut kedaulatan negara," ujarnya.

Jika melihat ke belakang, sebelumnya pada saat diterpa krisis moneter tahun 1998 Indonesia mendapatkan rekomendasi dari IMF terkait pemulihan perekonomian.

IMF merekomendasikan agar industri-industri di dalam negeri ditutup, bansos juga ditutup sehingga daya beli masyarakat lemah, bunga kredit dinaikkan maka hampir semua pengusaha kolaps, kredit-kredit macet asetnya diambil. Namun, hasil yang didapat justru pemulihan ekonomi Indonesia sangat lambat.

"IMF tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi merekomendasikan resep untuk ekonomi kita. Apa yang terjadi negara kita lambat untuk menuju kepada pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Bahlil menegaskan, apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia terkait hilirisasi komoditas nikel merupakan hal yang benar. Dia menegaskan, Pemerintah Indonesia jangan sampai terpengaruh dengan pernyataan dari IMF tersebut.

"Apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu sudah dalam jalan yang benar, dan kita menghargai mereka pandangan mereka tapi kita tidak boleh terpengaruh dengan pandangan mereka," pungkas Bahlil.