Pupuk Indonesia Jamin Data Petani di I-Pubers Aman dari Serangan Siber

PT Pupuk Indonesia (Persero) optimistis aksi digitalisasi kios mampu meminimalisasi tindak penyelewengan pupuk subsidi bagi petani.

Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia Panji Winanteya Ruky mengatakan, salah satu manfaat atas aksi tersebut, yakni mencegah adanya penyelundupan pupuk bersubsidi saat disalurkan dari pabrik, kios hingga ke petani.

Adapun proses digitalisasi kios saat ini sudah menjamah 5 provinsi. Setelah dilakukan di Bali dan Aceh Besar lewat aplikasi Rekan per 2022 lalu, proses uji coba lanjut dilakukan di Riau, Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan pada 27 Juni 2023.

Rencananya, penerapan aplikasi digital itu nantinya akan diperluas secara bertahap di lingkup nasional.

"Itu salah satu digitalisasi karena kami merekam seluruh transaksi subsidi pupuk. Termasuk pupuk bersubsidi dari mulai pabrik sampai di kios, sampai dilepas ke petani. Dengan harapan kita bisa merekam semua pergerakan pupuk bersubsidi semua itu ter-monitoring, gampang ditelusuri, dan gampang dilacak," jelas Panji di Desa Temase, Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (3/7/2023).

Panji memaparkan, petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani (poktan) dan ingin memperoleh pupuk subsidi cukup membawa KTP untuk dipindai NIK-nya di kios. Selanjutnya, kios akan menginput jumlah transaksi penebusan dan petani menandatangani bukti transaksi tersebut.

Pada saat transaksi, KTP milik petani dan juga petani beserta produk subsidi yang ditebus akan difoto oleh kios yang sudah dilengkapi geo-tagging dan timestamp pada aplikasi. Sehingga dapat tercatat lokasi dan waktu terjadinya transaksi dan memudahkan penelusuran.

"Kita memudahkan para petani, jadi para petani cukup membawa KTP, membawa dirinya dapat menebus pupuk dan semuanya terekam secara digital. Jadi tidak perlu ada lembar-lembar formulir dan fotokopi dan lain-lain untuk menebus pupuk," imbuh Panji.

Dengan digitalisasi kios, Pupuk Indonesia juga bisa menyerahkan data kepada pemerintah untuk melakukan analisis kebijakan. "Jadi kita merekam semua data terkait penyaluran dan penebusan pupuk subsidi. Nah, data-data ini bisa dipakai oleh pemerintah untuk memperbaiki kebijakan," pungkasnya.