Sukses

IKN Nusantara Bakal Punya 9 Kawasan Penggerak Ekonomi

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono mengungkap akan ada 9 kawasan khusus untuk pengembangan ekonomi di IKN Nusantara.

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono mengungkap akan ada 9 kawasan khusus untuk pengembangan ekonomi di IKN Nusantara. Nantinya, itu akan menjadi penopang dari kegiatan ekonomi di ibu kota baru terssebut.

Bambang mengatakan, 9 kawasan ekonomi itu nantinya akan dibentuk semacam klasterisasi. Mulai dari pengembangan energi baru terbarukan (EBT), pusat pendidikan, hingga pusat pengembangan finansial.

"Kalian bisa lihat, disini ada 9 kawasan penggerak ekonomi. Pertama, ini adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), lalu disisi selatan ada renewable energy area, dimana ada permintaan dari investor untuk mengembangkan tenaga matahari disini, sebagai contoh," ujarnya dalam Forum Investasi yang disiarkan KBRI Astana, Kazakhstan, Selasa (4/7/2023).

Selanjutnya, akan dibangun juga pusat kegiatan financial. Dimana fokusnya adalah perkantoran yang mengelola aspek keuangan.

"Kemudian di sisi barat ada financial center, dimana kita tengah dalam diskusi untuk mengembangkan kawasan disini yang fokus ke ekonomi, termasuk sektor syariah," kata dia.

Informasi, 9 kawasan itu terdiri dari KIPP, Economic and Financial Center, Renewable Energy Area, Tourism and Leisure, Education Services, dan Innovation and Research. Kemudian, ada Simpamg Samboja: Agro-commodities, Trade and Logistic, Kuala Samboja: Agriculture Industry, serta Muara Jawa: Fisheries and Agriculture.

"Jadi, kita punya 9 kawasan penggerak ekonomi disini dan bisa dilihat ada keunikan, sebagian lainnya akan menjadi kawasan inovasi, edutown," bebernya.

 

2 dari 4 halaman

Kawasan IKN Nusanatara

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkap rencana pembangunan di kawasan IKN Nusantara. Dia menegaskan, dari total lahan, hanya 25 persennya yang akan digunakan untuk pembangunan.

Pembangunan itu merujuk pada kawasan yang nantinya akan berdiri gedung-gedung hingga pusat pemerintahan. Uniknya, kata dia, IKN Nusantara sendiri memiliki luas 4 kali lebih besar dibanding DKI Jakarta. Dia menyampaikan, kawasan tanah di IKN Nusantara tercatat seluas 256.142 hektare (ha).

"Dengan area 256 ribu hektare, yang 4 kali lebih besar dari Jakarta, hanya 25 persen yang akan dibangun," ujarnya dalam Forum Investasi yang disiarkan KBRI Astana, Kazakhstan, Selasa (4/7/2023).

 

3 dari 4 halaman

Hutan Tropis

Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk hutan tropis. Kemudian, akan juga dimanfaatkan untuk area pengembangan agrikultur.

"65 persen sisanya akan menjadi hutan tropis dari Kalimantan dan 10 persen akan menjadi zona hijau, yang bisa jadi tempat pengembangan agrikultur atau area lainnya," bebernya.

Bukan tanpa alasan, Bambang mengungkap salah satu perhatiannya adalah konsep hutan kota yang diusung Nusantara. Artinya, pengembangan kawasannya tetap akan memperhatikan kelangsungan hidup dari tumbuhan dan ekosistem kehidupan liar (wild life).

"Nusantara adalah hutan dalam kota dan kota dalam hutan. Kita menyebutnya itu. Karena sebagian besar dari kawasannya adalah hutan. Kita harus belajar bagaimana hidup bersama antara kehidupan naturan dan kehidupan budaya. Karena kita akan menjadikan ini sebagai sustainable forest city," terangnya.

 

4 dari 4 halaman

Luas IKN

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono menyebut ibu kota baru luasnya 4 kali dari DKI Jakarta. Dia menyebut luas lahan IKN Nusantara mencapai 2.600 hektar, lebih besar dari luar DKI Jakarta yang hanya 66.150 hektar.

"IKN Nusantara ini luasnya mencapai 2.600 hektar tanahnya dan itu kira-kira 4 kali dari Jakarta dan 2,5 kali dari luas Singapura," kata Bambang di SCTV Tower, Senayan, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (21/6).

Bambang melanjutkan dari sisi pembangunan, lahan 2.600 hektar ini masih bisa dikembangkan lagi. Tak hanya itu, jumlah penduduknya di pada tahun 2024 mendatang baru sekitar 200 ribu orang. Terdiri dari PNS/ASN 12 ribu, TNI dan Polri 5 ribu dan sisanya masyarakat swasta.

"Jadi kalau kita bandingkan dengan Jakarta ini lebih sempit. Sedangkan IKN ini lebih luas tapi penduduknya lebih sedikit," kata dia.