Siap-Siap, Erick Thohir Bakal Laporkan Dapen BUMN Bermasalah ke Kejagung

"Tentu yang korupsi kemarin sudah diambil tindakan. Yang salah investasi bukan korupsi, karena (fluktuasi) market/pasar. Itu kita dorong 3-5 tahun transisi penyehatan," ucapnya.

"Seperti juga Jiwasraya, kan perlu 2-3 tahun (proses penyehatan). Yang penting rule of the game-nya benar," dia menambahkan.

Belajar dari kasus sebelumnya, Erick lantas menyerahkan proses penyehatan dana pensiun BUMN kepada IFG Life. Terlebih, ia menilai perusahaan tersebut kini telah dikomandoi Hexana Tri Sasongko, sosok berkompeten yang juga mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Kan IFG udah pengalaman, sudah ada pak Heksana dirutnya, yg rambutnya tambah tipis, ngurusin, sekarang tambah tipis lagi," kata Erick Thohir.

Menteri BUMN Erick Thohir tengah menyoroti sejumlah lembaga dana pensiun (dapen) BUMN yang disebut dalam kondisi memprihatinkan. Menurutnya ada 31 dari 48 dapen BUMN yang bermasalah.

Terbaru, ada penetapan 6 orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) di PT Pelabuhan Indonesia (persero) atau Dapen Pelindo pada periode 2013-2019.

Erick menilai penetapan tersangka ini, jadi satu peluang untuk terus serius dalam melakukan bersih-bersih BUMN. Mengingat, ada misi mendorong kinerja perusahaan pelat merah terus positif kedepannya.

"BUMN sudah bermigrasi ke arah yang baik terbukti daripada tentu dividen yang diberikan kepada negara yang merupakan tertjnggi sepanjang sejarah Rp 80,2 triliun. Lalu kita lihat juga bagaimana keuntungan BUMN naik dari Rp 113 (triliun) menjadi Rp 303 triliun, artinya apa? BUMN sehat. Persepsi banyak hutang memang diciptakan, tetapi yang saya saksikan sehat," ujarnya di Labuan Bajo, ditulis Kamis (11/5/2023).

Erick menegaskan, capaian ciamik dari perusahaan negara itu enggan dicoreng oleh adanya oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Termasuk korupsi dalam ekosistem di BUMN, sekaligus dapen BUMN.

"Kalau (kondisi perusahaan) sehat tentu konteksnya berarti karyawan BUMN yang merupakan masa depan juga harus sehat, jangan sampai nanti ketika mereka pensiun hak-hak nya tidak didapatkan," ungkap Erick.

Dalam konteks Dapen BUMN, Erick mencatat ada 65 persen lembaga dapen yang bermasalah. Jumlahnya mencapai 31 dari 48 lembaga dapen. Nilai dana yang bermasalah pun tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 9,8 triliun yang disinyalir salah kelola.