Aturan Baru Menteri Teten: Pengurus Koperasi Tak Boleh Punya Hubungan Sedarah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga memuat aturan serupa. Dalam Pasal 64 disebutkan mayoritas anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi; dan/atau anggota dewan komisaris.

"Aturan yang sama juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang yang lebih dikenal dengan sebutan UU P2SK ini mengatur tentang larangan hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda dalam Pasal 17, 38B, 58B, dan 89B," ujar Zabadi.

Zabadi menambahkan, para pengelola dan pengurus koperasi sudah sepatutnya belajar menjaga integritas sesuai prinsip koperasi sebagaimana cita-cita pendiri koperasi Bung Hatta.

"Bung Hatta adalah sosok yang paling menghindari konflik kepentingan. Ada banyak kisah yang bisa diambil dari Bung Hatta, salah satunya tentang cerita mesin jahit. Bagaimana Bung Hatta tetap melanjutkan kebijakan pemerintah tentang pemotongan nilai mata ORI (Oeang Republik Indonesia) dari 100 menjadi 1," kata Zabadi.

Kebijakan pemotongan nilai mata ORI ini berdampak pada turunnya nilai uang yang dimiliki oleh sang istri, Rahmi Rachim yang hendak membeli mesin jahit. Akibat adanya pemotongan nilai ORI, Rahmi tidak bisa membeli mesin jahit. Padahal, ia sudah menabung cukup lama untuk mewujudkan keinginannya memiliki mesin jahit.

Sebagai pejabat, Bung Hatta sebetulnya bisa memundurkan atau membocorkan penerbitan kebijakan pemotongan nilai ORI agar istrinya bisa membeli mesin jahit terlebih dahulu. Namun, upaya ini tidak dilakukan demi kepentingan yang lebih besar.

Bung Hatta meminta sang istri untuk bersabar demi kepentingan bangsa dan menyuruhnya menabung lagi agar bisa membeli mesin jahit yang diinginkannya.

Kisah itu menjadi cermin dan inspirasi bagi para pelaku gerakan koperasi di tanah air untuk mengedepankan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi atau keluarga/golongan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan konsep koperasi multi pihak cocok bagi kalangan milenial yang mulai berbisnis. Konsep koperasi yang ditawarkan itu, bisa jadi modal yang cukup untuk mengembangkan bisnis secara bersama.

Menkop Teten Masduki mengungkap, koperasi multi pihak diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2021. Disana tertuang kalau koperasi multi pihak bisa mengembangkan industri dalam negeri dengan mengikuti tren yang berjalan saat ini, seperti sharing economy atau collaborative economy.

"Dimana pendekatan bisnis dilakukan dengan cara mengagregasi para pelaku pada semua rantai nilai industri dalam suatu bisnis dibawah wadah koperasi," kata dia dalam webinar peringatan HUT ke-71 Persatuan Insinyur Indonesia (PII), di Jakarta, Selasa (23/5/2023).

"Tentu hari ini menjadi sangat cocok untuk para kalangan milenial untuk membangun perusahaan startup-nya karena memiliki keunggulan dalam melakukan agregasi dalam berbagai modalitas dan menjadi daya ungkit bagi perusahaan," sambungnya.

Sejalan dengan itu, Menkop Teten bilang hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 juga memberikan kemudahan dalam memberdayakan koperasi dan UKM. Harapannya, mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif di lingkungan koperasi Tanah Air.

Tak hanya itu, dalam penguatan koperasi, Teten tengah menyusun revisi Undang-Undang Perkoperasian. Tujuannya, agar aturannya menjadi lebih relevan dengan kegiatan usaha yang saat ini dijalankan di Indonesia.

"Saat ini kami juga tengah mempersiapkan RUU Perkoperasian sebagai revisi atas UU 25 Tahun 1992. Harapannya dengan hadirnya UU Perkoperasian yang baru dapat memberikan ruang usaha bagi koperasi secara luas koperasi bisa bergerak dengan semua sektor lapangan usaha," paparnya.