Mencari Solusi Masalah Sampah di Jakarta, Apa Sistem yang Tepat?

Liputan6.com, Jakarta - Sampah menjadi masalah yang menahun di DKI Jakarta. Sampai saat ini atau sampai saat ulang tahunnya ke-496, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dihantui dengan masalah sampah ini. Untuk itu, pemerintah daerah diminta segera melaksanakan pengelolaan sampah yang efektif sebelum masalah sampah ini meledak lagi.

Direktur Eksekutif Center for Security Energy Studies (CESS) Ali Ahmudi mengatakan, pilihan pemerintah Jakarta untuk memprioritaskan pengelolaan sampah berbasis Refused Derived Fuel (RDF) tidak tepat karena efektifitasnya sangat kurang untuk mengatasi volume sampah di Jakarta yang terus bertambah.

Dengan kapasitas pengolahan sampah rata-rata hanya 200 ton hingga 300 ton per hari per lokasi, RDF masih sangat jauh dari volume sampah di Jakarta yang mencapai 8.000 ton per hari.

“RDF bukan jawaban atas persoalan sampah di Jakarta yang sedemikian besar, barangkali RDF lebih cocok diterapkan di kota kecil dengan volume sampah kecil, bukan seperti Jakarta ini,” kata Ali dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (6/7/2023).

Ali mendorong pemda DKI Jakarta agar melanjutkan rencana sebelumnya yang akan mengoperasikan empat proyek Fasilitas Pengelolahan Sampah Antara (FPSA) atau Intermediate Treatment Facility (ITF).

Proyek yang menggunakan teknologi insenarator atau moving grate insenarator dinilai lebih efektif mengurangi timbunan sampah saat ini maupun di masa mendatang sejalan bertambahnya volume sampah di Jakarta.

“Sekarang teknologi insenaratornya sudah umum diterapkan di dunia karena sekarang sudah semakin maju, prosesnya tertutup sehingga asap pembakarannya tidak keluar dari fasilitas ITF, sehingga relatif aman, selain itu kita dapat listrik dari proses yang ramah lingkungan,” kata doktor bidang waste managemen dan biomassa dari Universitas Indonesia itu.

Selain itu, melanjutkan rencana pembangunan FPSA berbasis FPSA sejalan dengan keinginan presiden Jokowi atau pemerintah pusat yang telah diatur melalui Peraturan Presiden No.35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Perpres ini menetapkan 12 kota sebagai lokasi pembangunan intalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik, dengan konsep waste to electricity, di antaranya di DKI Jakarta.