Liputan6.com, Jakarta Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat, Indonesia menjadi negara yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2022.
Melansir laman resmi IMF, Senin (10/7/2023) PDB Indonesia tercatat senilai USD 1,32 triliun, dengan Thailand yang menempati urutan kedua sebesar USD 536,16 miliar.
Baca Juga
Posisi ketiga negara ASEAN dengan PDB tertinggi ditempati oleh Singapura, dengan total PDB USD 466,79 miliar diikuti oleh Malaysia di posisi keempat sebesar USD 407,92.
Advertisement
Sementara itu, Vietnam berdiri di posisi kelima negara ASEAN dengan PDB tertinggi sebesar USD 406,45 miliar dan Filipina di posisi keenam dengan PDB USD 404,26 miliar.
Adapun Myanmar di posisi ketujuh dengan PDB USD 56,76 miliar, dan PDB Kamboja USD 28,54 miliar, serta Brunei Darussalam USD 16,64 miliar dan Laos memiliki PDB terkecil yaitu USD 15,53 miliar.
Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengungkapkan bahwa, ekonomi digital berkontribusi sebesar 5,8 persen terhadap PDB Indonesia dengan valuasi sebesar USD 77 miliar.
"Di Indonesia sendiri, kita telah menjadi pemain utama ekonomi digital, dengan kontribusi 40 persen terhadap transaksi digital di Asia Tenggara, menurut laporan Google economy Southeast Asia 2022,” papar Neneng dalam pidatonya di acara MMA Indonesia Modern Marketing Talk 2023 di JW Marriott, Senin lalu (3/7).
"Dan tidak hanya itu, dengan prediksi nilai USD 130 miliar pada tahun 2025, berjalanan dalam dua setengah dari sekarang, jadi angka itu akan berlipat ganda dan bisa mencapai lebih dari 20 persen dari PDB Indonesia," jelasnya.
Indonesia Ajak ASEAN Keluar dari Middle Income Trap Lewat Ekonomi Biru
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan peta jalan Ekonomi Biru (Blue Economy). Peta jalan Blue Economy bisa menjadi pedoman bagi negara-negara di ASEAN untuk memanfaatkan potensi nilai tambah maritim, namun tetap menjaga kelestarian.
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adiniggar Widyasanti menjelaskan, peta jalan Blue Economy ini sebagai prakarsa Indonesia agar negara-negara di ASEAN dapat keluar sebagai negara dengan status middle income trap.
"Banyak negara ASEAN yang terjebak dalam middle income. Banyak upaya yang dilakukan. Kita harus lebih inovatif dan strategis supaya bisa keluar dari middle income trap, jadi Blue Economy adalah program jangka panjang untuk ASEAN," ujar Amalia dalam konferensi pers peluncuran peta jalan Blue Economy di Belitung, Senin (3/7/2023).
Amalia mengatakan bahwa negara-negara di ASEAN menyadari masalah yang sama yaitu terjebak sebagai negara middle income dalam waktu yang sangat panjang. Maka dari itu, mengingat potensi maritim ASEAN sangat besar, maka ini merupakan salah satu upaya yang dianggap strategis keluar dari middle income.
Dia juga menegaskan bahwa dampak dari Blue Economy, baru akan terlihat dalam jangka panjang. Sebab untuk mencapai stabilitas Blue Economy, perlu memiliki persamaan persepsi dan langkah antara negara-negara ASEAN.
"Ini bukan jangka pendek, targetnya blue economy framework untuk common understanding setelah itu tahap berikutnya kita akan mulai konkret pilot project next step kita akan membuat roadmap," ungkapnya.
Advertisement
G20
Sebelumnya pada 2021 lalu, blue economy juga mulai masuk dalam pembahasan di forum Development Working Group sebagai bagian dari G20. Di sini membahas mengenai peluang pengembangan dan upaya menuju transformasi ekonomi.
"Pada 2023 akan didorong jadi prioritas Indonesia dalam pembahasan di ASEAN 2023, karena Indonesia jadi ketua (forum) ASEAN pada saat itu. Dan Indonesia menjadi negara dengan laut terbesar, kita akan mengusung blue economy jadi salah satu upaya pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi di kawasan ASEAN," paparnya.
Tiga tujuan tersebut selaras dengan Prioritas 1 G20 Development Working Group. Yakni Strengthening Recovery from the Covid-19 Pandemic and Ensuring Resilience in Developing Countries, Underdeveloped Countries, and Archipelagic Countries through the three key pillars of Micro, Small, Medium Enterprises; Adaptive Social Protection; and Low-Carbon Green and Blue Economies.