Liputan6.com, Jakarta Startup ekosistem agritech Eratani terus memberikan dukungan kepada lebih dari 20.000 jaringan petani padi di 5 provinsi yang terkendala akibat keterbatasan logistik dan aksi tengkulak.
CEO Eratani Andrew Soeherman menilai, sektor pertanian Indonesia, yang berkontribusi sekitar 13 persen terhadap PDB, dan menyerap hampir 29 persen tenaga kerja kini menghadapi ketidakefisienan yang signifikan.
Baca Juga
"Keterbatasan logistik dan banyaknya tengkulak mengakibatkan biaya operasional tinggi dan margin keuntungan yang menurun bagi petani, terutama pada komoditas padi yang melibatkan sekitar 17 juta rumah tangga," ujarnya, Senin (10/7/2023).
Advertisement
Andrew mengatakan, pihaknya menawarkan solusi untuk menyederhanakan, meningkatkan efisiensi dan keadilan bagi petani. Sehingga petani bisa petani mendapatkan manfaat langsung dari kerja mereka.
"Solusi komprehensif Eratani sendiri terdiri dari pendanaan petani, manajemen rantai pasok, distribusi komoditas, dan pendampingan dan bantuan pertanian," imbuhnya.
Mendukung hal tersebut, Eratani mengumumkan tambahan putaran pendanaan awal (seed round) sebesar Rp 30 miliar (USD 2 juta). Itu meningkatkan total pendanaan awal menjadi Rp 90 miliar (USD 5,8 juta).
Putaran ini dipimpinoleh SBI Ven Capital melalui dana bersama dengan Kyobo Securities dan NTUitive. Putaran inijuga diikuti oleh Genting Ventures, Orvel Ventures, dan Ascend Angels.
Pada akhir 2022, Eratani telah berhasil mengumpulkan Rp 60 miliar (USD 3,8 juta) dari TNB Aura, AgFunder, B.I.G Ventures, dan Trihill Capital.
Secara keseluruhan, pendanaan awal ini mengindikasikan optimisme investor terhadap industri agritech di Indonesia dan kemampuan Eratani untuk merealisasikan potensi sektor ini dan menciptakan dampak sosial bagi petani.
"Investasi ini merupakan validasi terhadap model bisnis kami dan juga mencerminkan keyakinan kami terhadap potensi agritech di Indonesia. Eratani berkomitmen untuk terus memberdayakan petani, meningkatkan efisiensi, dan mendorong keberlanjutan bisnis dalam sektor pertanian," tutur Andrew.
Basmi Tengkulak, Jokowi Perintahkan BPN Atur Stok Pangan Nasional
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan, Arief Prasetyo Adi mengatakan sejumlah kepala daerah sudah mulai menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan. DTU tersebut digunakan untuk memfasilitasi distribusi bahan pangan agar tidak mengalami lonjakan harga setelah Bahan Bakar Subsidi (BBM) naik.
"Jadi, fasilitasi distribusi itu kan kemarin DTU 2 persen, DAU (Dana Alokasi Umum), DBH (Dana Bagi Hasil) itu sudah dilakukan beberapa kepala daerah," kata Arief usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/9).
Dalam rapat tadi, Arief menyebut Jokowi meminta dirinya untuk mengatur stok pangan nasional. Sehingga Badan Pangan harus bisa memobilisasi pangan dari pusat produksi ke berbagai daerah yang membutuhkan bahan pangan tersebut.
"Tadi Presiden menyampaikan untuk yang besar-besar mobilisasi stok itu akan diatur oleh Badan Pangan Nasional. Sehingga biaya produksi dari sentra produksi ke daerah yang defisit itu bisa tercover," kata dia.
Jokowi juga meminta agar hasil produksi pangan bisa diatur sedemikian rupa untuk menjadi cadangan pangan. Produk-produk yang membutuhkan pendingin (cool storage) akan disiapkan pemerintah.
Sehingga para petani tidak perlu memikirkan lagi masalah penyimpanan hasil produksi. Melainkan fokus terus memproduksi pangan.
"Nanti ke depan itu, tugasnya itu bukan dari petani dikirim langsung, bukan, tapi ada suatu tempat untuk menyimpan," kata dia.
Advertisement
Beli Hasil Produksi Petani
Artinya, lanjut Arief, pemerintah akan membeli hasil produksi para petani dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Proses distribusi inilah yang akan diatur pemerintah, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga yang tidak terlalu tinggi.
"Jadi menyimpan kemudian membeli, kemudian distribusi juga penting," kata dia.
Adapun terkait ruang penyimpanan hasil produksi, akan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Semisal pada ruang pendingin (cold storage) bakal menggunakan tenaga solar panel dalam penggunaan energinya.
Maka untuk mewujudkan ini, pemerintah butuh suntikan dana investasi. Agar, dalam hal operasionalnya, tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar.
"Mungkin tingginya di depan untuk investasi solar panel, itu salah satu yang beliau sampaikan," kata dia mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.comÂ