13 Pos Lintas Batas Negara Rampung Dibangun Sejak 2015

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. (Dok. Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta Sejak 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan 13 pos lintas batas negara (PLBN) di daerah terluar dan terdepan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, pemerintah telah melakukan pembangunan 18 PLBN sejak 2018, dimana 13 di antaranya sudah rampung.

"Terdiri dari 7 PLBN dibangun pada Gelombang I yaitu Aruk, Entikong, Badau (Kalbar), Mota’ain, Motamasin, Wini (NTT), dan Skouw (Papua). Selanjutnya 6 PLBN dibangun pada Gelombang II yaitu Serasan (Kepri), Jagoi Babang (Kalbar), Sei Pancang/Sei Nyamuk (Kaltara), Napan (NTT), Yetetkun, dan Sota (Papua)," paparnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/7/2023).

Ditambahkan Diana, untuk 2 PLBN yang masih proses konstruksi yakni PLBN Long Nawang dengan progres 88,6 persen dan Labang dengan progres 95,2 persen (Kaltara).

"Sedangkan 2 PLBN belum ada alokasi yaitu Sungai Kelik (Kalbar) karena permasalahan lahan dan Oepoli (NTT) karena permasalahan batas negara dengan Timor Leste. Sementara 1 PLBN dilakukan penghentian kontrak yaitu Long Midang (Kaltara) karena terkendala akses menuju lokasi," jelasnya.

Kementerian PUPR juga membangun prasarana untuk mendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi di kawasan perbatasan antara lain jalan menuju perbatasan dan paralel perbatasan, pasar, rumah khusus, dan prasarana lainnya.

Dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan, Kementerian PUPR juga mendapat tugas melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw, dengan masa pelaksanaan 2 tahun (2021-2022).

2 dari 3 halaman

Proyek Penunjang

Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur di area zona inti dan zona sub inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Napan, Nusa Tenggara Timur (NTT) (dok: PUPR)

Dalam pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021, terdapat 12 kegiatan yang telah selesai dilaksanakan pada TA 2021-2022.

Antara lain, di Aruk berupa pembangunan jalan sejajar Temajuk-Aruk-Nanga Badau dan Nanga Era-Batas Kalimantan Timur sepanjang 191,7 km dengan anggaran Rp 1,27 triliun (TA 2021-2022).

Kemudian, pembangunan Jalan Nasional Kabupaten Sambas ruas Merbau-Temajuk, ruas Tebas-Jembatan Sambas Besar, dan Jembatan Sambas Besar-Merbau dengan anggaran Rp 395,1 M (TA 2021-2022), dan pembangunan SPAM di Kecamatan Sajingan Besar dengan total alokasi Rp 6,9 miliar (TA 2021-2022).

Selanjutnya, di Motaain yakni pembangunan Embung Air Baku di Kecamatan Lakmanen TA 2022 dengan anggaran Rp 6,9 miliar (TA 2022), pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam di Kecamatan Tasifeto Timur dengan anggaran Rp1,6 miliar (TA 2022).

Lalu, penanganan jalan PLBN Motaain-Atapupu sepanjang 6 km (TA 2021-2022) dengan anggaran Rp 230,3 miliar, penanganan jalan dalam Kota Atambua dengan anggaran Rp 230,3 miliar, penanganan jalan Kupang-Republik Demokratik Timor Leste/RDTL (TA 2021-2022 dengan anggaran Rp 230,3 miliar, dan penanganan ruas jalan Fulur - Nualain-Henes TA 2021 dengan anggaran Rp 40,4 miliar.

3 dari 3 halaman

Proyek Lain

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaporkan sedang mempersiapkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) untuk segera diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Dok. BNPP)

Terakhir, tiga kegiatan yang telah selesai dilaksanakan adalah di Skouw berupa pembangunan Jalan Inspeksi Saluran Irigasi Primer Perbatasan di Koya Timur.

Kemudian rehabilitasi SPAM di Distrik Muara Tami dengan anggaran sebesar Rp 192,5 Juta (TA 2021), dan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan provinsi penghubung Kelurahan Koya Timur-Kelurahan Koya Barat sepanjang 4,2 km dengan anggaran Rp 7,4 miliar (DAK 2022).

Dikatakan Diana, terdapat tiga kegiatan telah dianggarkan melalui DAK TA 2023 yakni di Kawasan Motaain, berupa jalan Atapupu-Oekusi terutama Ruas Lakafehan-Oekusi akan dilaksanakan dengan DAK Tahun 2023 dengan total nilai Rp 11,4 miliar.

"Kawasan Motaain berupa penanganan ruas Jalan Lalu-Turiskain, senilai Rp 20,5 miliar, dan kawasan Skouw berupa pembangunan jalan poros Kampung Mosso-Kabupaten Keerom, masuk dalam DAK tahun 2023 dengan nama ruas Bewan-Moso (Muara Tami) senilai Rp 20,9 miliar," bebernya.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
Pos Lintas Batas Negara
PLBN